BENER MERIAH – Pj Gubernur Aceh diwakili Plt Asisten II Setda Aceh Mawardi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di lima kabupaten/kota dan penandatanganan program kerja tahun 2023, di Bener Meriah, Kamis 2/2/2023. Lima kabupaten/kota itu adalah Bener Meriah, Lhokseumawe, Sabang, Aceh Timur dan Gayo Lues.
Dengan pengukuhan itu, sampai saat ini telah terbentuk TPAKD di seluruh Provinsi Aceh. “Apresiasi saya kepada seluruh kabupaten/kota yang telah melakukan pembentukan TPAKD,” kata Mawardi.
Mawardi mengatakan, tujuan pembentukan TPAKD, adalah tindak lanjut dari arahan Presiden, bahwa, seluruh daerah harus mendukung dan mempercepat masyarakat dalam memiliki kemudahan untuk mengakses layanan keuangan formal.
Baik untuk menabung sejak dini maupun untuk memperoleh pembiayaan, sehingga target Indeks Inklusi Keuangan Nasional dapat meningkat menjadi di atas 90 persen dalam waktu tiga tahun ke depan.
Adapun keuangan inklusif dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, kami sangat mengharapkan keberadaan TPAKD ini dapat mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, melalui berbagai inovasi dan terobosan baru, guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah,” ujar Mawardi.
Tujuan lain pembentukan TPAKD, lanjut Mawardi, adalah untuk mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan Kementerian/ Lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah.
Selain itu, tim ini juga bertujuan untuk menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan, dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.
Selanjutnya, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam perluasan penyediaan pendanaan produktif. Antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan atau start up business, dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
