Infoaceh.net, GAYO LUES — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem akan meningkatkan ekspor hasil alam Aceh ke luar negeri, khususnya ke Penang, Malaysia.
Ia menjelaskan Aceh, termasuk Gayo Lues, memiliki banyak produk unggulan seperti kopi, kakao, dan hasil pertanian lainnya yang memiliki potensi besar untuk diekspor.
“Kami sedang merencanakan jalur ekspor langsung ke Penang. Di sana, ada pasar yang sangat potensial untuk produk-produk hasil alam kita.
Kami berharap dapat memfasilitasi petani dan pengusaha lokal untuk mengirimkan produk mereka ke pasar internasional, yang tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah dan petani,” ujar Mualem usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Suhaidi dan Maliki di Gedung DPRK setempat, Ahad (16/2).
Gubernur juga menegaskan bahwa rencana ekspor langsung ini didorong oleh tingginya permintaan terhadap produk Aceh, khususnya kopi Gayo dan alpukat yang sudah terkenal dengan kualitasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk ekspor, termasuk transportasi dan logistik yang efisien.
Mualem menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pengusaha, maupun masyarakat, agar program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Aceh.
Sementara Bupati Gayo Lues Suhaidi mengungkapkan, salah satu prioritas yang akan mereka jalankan adalah pembangunan infrastruktur, khususnya untuk memperlancar akses antara Gayo Lues dan Aceh Tamiang, yang semasa kampanye mereka janjikan akan menjadi prioritas jika terpilih.
“Alhamdulillah, doa masyarakat diijabah, dan kami akan segera merealisasikan janji tersebut,” kata Suhaidi.
Selain itu, Suhaidi juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sumber daya alam di Gayo Lues untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, sekitar 27 persen dari luas wilayah Gayo Lues adalah lahan budidaya yang dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian.
Namun, sebagian besar wilayah Gayo Lues masih berupa hutan lindung yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.
