“Salah satu program prioritas kami adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertanian. Kami akan fokus pada pengembangan kebun kopi, kakau, tembakau dan jagung. Di tahun 2026, kami juga akan mewajibkan setiap ASN memiliki kebun kopi seluas 1 hektar,” ujarnya.
Suhaidi juga menyampaikan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan memastikan setiap pegawai negeri sipil (PNS) di Gayo Lues menggunakan plat nomor kendaraan yang sesuai dengan wilayah daerah setempat.
“Kami akan segera mengatur ini untuk memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan daerahnya,” ujar Suhaidi.
Suhaidi memaparkan tantangan yang dihadapi Gayo Lues terkait dengan kondisi alam yang seringkali mengakibatkan bencana alam, seperti tanah longsor dan kerusakan jalan.
Ia mengusulkan agar UPT PUPR yang ada di Aceh Tenggara dapat dipindahkan ke Gayo Lues, mengingat panjangnya jalan provinsi di Gayo Lues yang lebih luas dibandingkan Aceh Tenggara.
Pemerintahan Suhaidi-Maliki juga akan fokus pada peningkatan sektor pertanian, khususnya pengembangan kebun kopi dan tanaman lain yang potensial.
Suhaidi berharap dengan program tersebut, Gayo Lues dapat menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian daerah.
