BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera dilakukan pembahasan.
Penyerahan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang diterima oleh Ketua DPRA Saiful Bahri dalam rapat paripurna tentang penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di Gedung Utama DPRA, Jum’at, 15 Juli 2022.
Anggaran yang diusulkan tahun 2023 tersebut terdiri atas Anggaran Pendapatan sebesar Rp 9,6 triliun dan Anggaran Belanja Rp 10,3 triliun.
Jumlah tersebut menurun hingga Rp 6 triliun dibanding dengan APBA Tahun 2022. Komposisi APBA 2022 adalah pendapatan Rp 13,35 triliun, belanja Rp 16,17 triliun.
Dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Aceh merencanakan Anggaran Pendapatan Aceh sebesar Rp 9.616.151.064.969.
Adapun jumlah pendapatan tersebut meliputi, Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp 2.620.791.496.969, Pendapatan Transfer sebesar Rp 6.993.391.568.000, dan lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah sebesar Rp 1.968.000.000.
Selanjutnya Anggaran Belanja Aceh diusulkan sebesar Rp 10.374.683.597.969, terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 7.545.679.963.892, Belanja Modal sebesar Rp 1.110.727.076.873, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp117.425.963.701, dan Belanja Transfer sebesar Rp 1.600.850.593.503.
Kemudian Pembiayaan Aceh terdiri atas Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 883.532.533.000 dan Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 125.000.000.000. Sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar Rp 758.532.533.000.
Achmad Marzuki menyebutkan, bahwa penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun anggaran 2023 didasari untuk mencapai empat prioritas pembangunan Aceh tahun 2023.
Pertama, memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif.
Kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Ketiga, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
