“Investasi adalah kerja yang bersistem dan investasi sekarang diyakini sebagai salah satu instrumen atau upaya bisa mengatasi kemiskinan,” ujar Mawardi yang juga pakar hukum dari USK ini.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang kian canggih ini juga disambut baik oleh Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Aceh. Bahkan pihaknya hingga kini terus mempromosikan transaksi non tunai melalui aplikasi QRIS.
“Sangat mendukung masyarakat menggunakan QRIS. Bahkan zaman sekarang yang sudah serba maju digitalisasi makin berkembang, rasanya masih menggunakan uang cash itu agak lebih praktis jika menggunakan QRIS,” kata Kepala Tim Perumusan KEKDA BI Perwakilan Aceh, Yon Widiyono.
Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman dalam diskusi itu menyampaikan, tidak ada perubahan yang signifikan atas berubahnya sistem syariah atau konvensional dengan pertumbuhan ekonomi di Aceh.
“Jadi Pemerintah Aceh harus panggil Direksi Bank Syariah Indonesia (BSI), tanya sama mereka mengapa ini belum mampu memperbaiki pelayanan. Pemerintah punya hak ini untuk bertanya,” ujar Nasrul Zaman.
Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Almuniza Kamal menyampaikan bakal mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dapat menyulitkan wisatawan melancong ke Aceh, salah satunya terkait perbankan.
“Tentang hal ini sulitnya bertransaksi apakah BSI atau pun bank daerah ini sebenarnya kita akan mencari solusi yang terbaik. Apakah kita membenarkan legacy yang kita miliki ya enggak ada yang sempurna dalam proses penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
“Mari wisata, mari melihat sesuatu yang indah-indah merasakan sesuatu yang indah-indah yang nyaman itu kuncinya,” kata Almuniza.
Hasil FGD Polemik perbankan yang terjadi di Aceh tersebut merekomendasikan perlu adanya judicial riview atau peninjauan kembali terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), dan jika memungkinkan di Aceh kembali ada satu bank konvensial saja untuk tujuan perekonomian masyarakat Aceh khususnya di bidang pariwisata dan UMKM. (IA)
