BANDA ACEH – Banda Aceh menjadi kota terendah laju inflasi di Aceh hingga Mei 2021, yakni 1,73% Year on Year (YoY).
Hal itu berdasarkan data pada acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kegiatan yang digelar BI tersebut dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Senin (21/6) di Hotel The Pade.
Kegiatan ini dalam rangka memperkuat strategi, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholders dalam menjaga tingkat inflasi di Banda Aceh.
Secara historis, pada tiga tahun terakhir memang terjadi peningkatan laju inflasi di Banda Aceh pada Hari Raya Idul Adha. Pada tahun 2021, laju inflasi diperkirakan terjadi pada pertengahan Juli nanti, meskipun demikian inflasi tahunan tercatat lebih rendah dalam tiga tahun sebelumnya, yakni di angka 1,73%. Angka inflasi di Banda Aceh ini kemudian tercatat yang terendah di Aceh.
Jika dilihat berdasarkan kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi tertinggi pada Bulan Mei 2021 terjadi di Lhokseumawe, yakni di angka 3,18% (YoY).
Wali Kota Aminullah mengatakan peran pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh, menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas harga barang pokok.
Katanya, dalam melakukan program dan kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi dibutuhkan sinergi, dukungan, koordinasi dan komitmen berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, Kepolisian serta pihak terkait lainnya.
“Karenanya kegiatan High Level Meeting ini menjadi penting dalam rangka mendiskusikan apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi TPID dalam mengendalikan inflasi,” kata Aminullah.
Dalam kesempatan itu, seluruh anggota TPID berkesempatan menyampaikan saran, usul dan masukan yang kemudian didiskusikan untuk mendapatkan solusi yang tepat.
“Jelang Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi, itu cenderung harga barang pokok naik. Bagaimana ini bisa kita carikan solusi secara bersama-sama agar harga-harga terjangkau masyarakat,” kata Aminullah, Senin (21/6).
Seperti harga daging, kata Wali Kota menjadi salah satu barang pokok yang mengalami kenaikan signifikan jelang lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenaikannya bahkan mencapai Rp170 ribu sampai Rp180 ribu per kilogram. Begitu juga dengan harga kebutuhan pokok lainnya.
Pemko dalam hal ini TPID bertekad mampu menstabilkan harga sembilan barang pokok di Banda Aceh, terutama dalam menghadapi hari raya Idul Adha.
“Untuk jangka pendek, kondisi ini kita coba carikan solusi. Kita ingin membuat harga daging bisa dibeli masyarakat paling mahal Rp 150 ribu/kg. Ini kita rumuskan di sini, saat lebaran nanti misalnya, di Pasar Al Mahirah kita coba sediakan daging lebih murah. Begitu juga dengan barang pokok lain seperti gula, beras dan lainnya. Ini kita bahas dengan TPID,” kata Aminullah.
Untuk program jangka panjang, Aminullah meminta Diskop UKM dan Perdagangan Kota melakukan penelitian terhadap pasokan komoditas barang pokok di pasar-pasar di Banda Aceh.
“Seperti cabe di pasar Al Mahirah, kita harus cek pasokannya darimana. Kalau dari daerah, kedepan kita akan lakukan kerjasama dengan daerah penghasil tersebut untuk menekan biaya produksi sehingga ketika tiba di Banda Aceh harganya tidak mahal, bisa terjangkau masyarakat kota,” kata mantan Dirut BPD Aceh ini.
Selama ini, lanjut Aminullah Pemko bersama dengan Bulog dan instansi terkait sering menggelar pasar murah. Tujuannya agar barang pokok seperti gula, tepung, minyak makan hingga telur bisa dikendalikan harganya. Tentunya setelah dilakukan subsidi warga kota dapat membeli dengan harga murah. Selain itu, pasar murah membuat pasokan barang pokok tercukupi.
“Harga-harga naik itu kan karena pasokannya tidak tercukupi. Nah kalau pemerintah buat pasar murah kan barangnya semakin banyak beredar, stoknya cukup,” kata wali kota.
Kegiatan dalam bentuk diskusi langsung ini dihadiri Kepala BI Perwakilan Aceh Achris Sarwani, Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin dan pejabat instansi vertikal terkait, seperti Kepala BPS Kota Banda Aceh Amir Fadhil dan pejabat dari Bulog Divre Aceh.
Dari jajaran Pemko, hadir sejumlah Kepala SKPK terkait, yakni Kepala Diskop UKM dan Perdagangan M Nurdin, Kadis Sosial Hidayat, Plt Kadis Pangan, Pertanian dan Perikanan Mawardi serta sejumlah pejabat lainnya.
Sementara Kepala BI Perwakilan Aceh, Achris Sarwani dalam kesempatan ini memberikan apresiasi kepada Wali Kota Aminullah terkait kebijakan menghadirkan pasar terpadu, yakni Pasar Al Mahirah yang terintegrasi.
Katanya, keberadaan pasar tersebut menjadikan masyarakat kota tidak perlu mengeluarkan biaya lebih besar karena mudah dijangkau dan tersedia lengkap kebutuhan pokok dalam satu lokasi.
Lanjutnya, keberadaan Pasar Al Mahirah berkontribusi dalam pengendalian inflasi di Banda Aceh.
Usai seremonial pembukaan, kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi. High Level Meeting TPID Kota Banda Aceh ini kemudian melahirkan beberapa kesimpulan dan arahan dari wali kota.
Wali Kota menyampaikan arahan bahwa TPID dan dinas teknis harus membuat data dari mana asal komoditas di Pasar Al Mahirah agar dapat dicarikan solusi menekan harga produksi.
Kemudian Wali Kota menyampaikan dibutuhkan kerjasama antar daerah untuk neraca pangan. Dengan demikian didapatkan keuntungan bagi petani dan harga yang terkendali.
Selain itu juga lahir rekomendasi agar terus dilakukan operasi pasar yang barang pokonya disubsidi, mengelola ekspektasi dan statemen pemimpin, melakukan Sidak bersama Satgas Pangan dan dibutuhkan inovasi-inovasi dari gampong. (IA)
