Bank Aceh Salur KUR Tahap I 2023 Sebesar Rp 510 Miliar
BANDA ACEH — Guna memperkuat pengembangan ekonomi di Aceh, terutama melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Aceh Syariah akan menyalurkan pembiayaan KUR Syariah.
Untuk tahap pertama tahun 2023 akan disalurkan sebesar Rp 510 miliar.
Plt Direktur Utama Bank Aceh Syariah Bob Rinaldi melalui Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Said Zainal Arifin mengatakan, sejak November 2022 Bank Aceh Syariah sudah ditunjuk sebagai bank penyalur pembiayaan KUR Syariah.
Hal ini sesuai dengan salah satu misi Bank Aceh Syariah menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, Bank Aceh Syariah telah sukses menyalurkan 100 persen kuota pembiayaan KUR Syariah yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi tahun 2022. Bank Aceh kembali diberikan kepercayaan pada tahun 2023 ini dengan total kuota pembiayaan KUR tahap pertama sebesar Rp 510,6 miliar,” ujar Said Zainal Arifin, Senin (27/2).
Dikatakannya, guna percepatan realisasi, Bank Aceh Syariah sudah menggali sejumlah potensi terhadap komoditas unggulan pada masing-masing daerah.
Kolaborasi melalui sejumlah dinas, instansi, dan lembaga terkait di seluruh kabupaten/kota di Aceh juga sudah dilakukan.
Bank Aceh Syariah juga turut serta berkolaborasi dengan mitra pembiayaan, seperti BPRS, koperasi, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya melalui penyaluran pembiayaan komersial dan selanjutnya nasabah ultra mikro naik kelas melalui Bank Aceh.
“Pengembangan UMKM di Aceh yang layak naik kelas dimulai dari proses identifikasi karakteristik UMKM di daerah. Pengembangan dilakukan dengan menitikberatkan pada pendampingan,” ujar Said.
Pembiayaan KUR Syariah nantinya juga akan diberikan kepada pengumpul yang dapat memberikan pasokan pada industri yang prospektif. Melalui ini, optimalisasi dalam menciptakan ekosistem dari hulu ke hilir khususnya di sektor pertanian dan perkebunan diharapkan dapat terwujud.
“Melalui pembiayaan berskema hulu dan hilir, kami ingin menciptakan ekosistem UMKM berbasis syariah di sektor unggulan masing-masing daerah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Said menambahkan, kuota tahap pertama sebesar Rp 510,6 miliar dapat bertambah sesuai penyerapan pembiayaan yang disalurkan.
“Optimalisasi penyaluran akan mendorong potensi kuota yang lebih besar,” pungkasnya.
Sementara Kepala UKM Center Bank Aceh Syariah Iskandar mengatakan, dengan telah diberikannya kuota plafon pembiayaan KUR Syariah tahun 2023, maka masyarakat dapat langsung mengajukan permohonan ke seluruh jaringan kantor Bank Aceh yang tersebar di seluruh Aceh.
Iskandar menjelaskan, pembiayaan KUR Syariah Bank Aceh Syariah diberikan kepada nasabah individu atau perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif di seluruh sektor ekonomi.
Pembiayaan tersebut digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang modal dan untuk tambahan modal kerja usaha.
“Ada beberapa jenis Pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah, di antaranya KUR Syariah Super Mikro, KUR Syariah Mikro dan KUR Syariah Kecil dengan ketentuan plafon pembiayaan sesuai ketentuan berlaku dengan jangka waktu modal kerja maksimal 4 tahun dan investasi maksimal 5 tahun,” ujarnya.
Iskandar menyatakan, KUR Syariah Bank Aceh memiliki imbal hasil dan margin yang murah sesuai prinsip syariah.
“Prosesnya cepat dan persyaratannya cukup mudah, di antaranya, Warga Negara Indonesia, Surat permohonan pembiayaan yang telah disediakan, Fotocopy KTP Elektronik dan KK, Surat Keterangan Usaha atau NIB, fotocopy NPWP untuk plafon KUR Syariah di atas 50 Juta,” tambah dia.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Aceh pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa potensi ekonomi di Aceh sangat besar, terutama di sektor perdagangan, perikanan, pertanian, dan perkebunan.
Presiden berharap dengan dialokasikannya pembiayaan bersubsidi KUR di Aceh dapat membantu menumbuh kembangkan usaha UMKM dalam menggali potensi-potensi tersebut, serta meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan catatan nasabah memiliki komitmen dan disipilin dalam mengelola usaha dan angsuran. (IA)
