Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman usai menandatangani perjanjian kerja sama sewa-menyewa sebagian tanah milik Pemko Banda Aceh di komplek balai kota.
Banda Aceh – Bank Aceh Syariah akan membangun kantor baru di komplek Balai Kota Banda Aceh. Sebelumnya, bank milik pemerintah daerah itu telah membuka kantor di Gedung B Balai Kota untuk mendukung operasional Pemko Banda Aceh.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman usai menandatangani perjanjian kerja sama sewa-menyewa sebagian tanah milik Pemko Banda Aceh di komplek balai kota dengan Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman, Senin (29/6) di pendopo wali kota.
Menurut Aminullah, selain untuk mendukung aktivitas pemerintah, kantor baru Bank Aceh Syariah tersebut nantinya juga akan melayani masyarakat umum.
Rencananya dibangun dua tingkat. Lantai pertama untuk operasional Bank Aceh Syariah, lantai dua untuk aula pertemuan yang juga dapat dimanfaatkan oleh pemko.
“Keberadaan kantor ini juga akan memudahkan masyarakat di sekitar balai kota yang membutuhkan layanan perbankan. Insya Allah setelah tender akan langsung dibangun. Perkiraan kita awal Agustus namti peletakan batu pertama,” ujar Aminullah seraya mengatakan biaya pembangunan sepenuhnya ditanggung oleh Bank Aceh Syariah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, M Iqbal Rokan mengatakan, kantor baru Bank Aceh Syariah akan dibangun di atas lahan milik Pemko seluas 200 meter persegi.
“Bank Aceh Syariah menyewa lahan tersebut selama 20 tahun hingga 2040 dengan biaya sebesar Rp 800 juta yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama,” jelasnya.
Kata Iqbal, perjanjian dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan para pihak dalam mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dan tersedianya layanan Bank Aceh Syariah yang prima untuk mendukung aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Tujuan perjanjian ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh serta terfasilitasinya layanan perbankan yang dekat, cepat, aman, dan terkendali di lingkungan Pemko Banda Aceh,” sebutnya. (IA)
