Bantuan Beras Juni–Juli 2025 Capai Rp4,9 Triliun, Bapanas Pastikan Tepat Sasaran dan Efisien
Infoaceh.net – Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp4,9 triliun untuk program bantuan pangan beras selama dua bulan ke depan, yakni Juni dan Juli 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bantuan ini akan didistribusikan secara efisien dan tepat sasaran kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Untuk efisiensi, kita upayakan satu kali pengiriman langsung 20 kg per keluarga, jadi tidak dua tahap. Ini jauh lebih hemat dan cepat,” kata Arief dalam keterangan resminya, Senin (9/6/2025).
Bantuan akan disalurkan menggunakan data terverifikasi dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Bappenas, serta diawasi langsung oleh Satgas Pangan Polri, BPS, BPKP, dan Kemensos. Bapanas memastikan proses pengawasan distribusi dilakukan secara ketat menggunakan pendekatan by name by address.
“Kita sekarang sudah punya data yang lebih akurat. Dari 16,5 juta yang sudah diverifikasi, target kita sampai 18,3 juta KPM. Itu penting karena Presiden menekankan tidak boleh ada yang salah sasaran,” tegas Arief.
Setiap KPM akan menerima bantuan 10 kilogram beras untuk dua bulan (total 20 kilogram) dan penyalurannya ditargetkan mulai akhir Juni, terutama di wilayah timur Indonesia serta daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).
“Untuk daerah yang jauh, kita prioritaskan duluan. Target kami, pertengahan Juli minimal 95 persen distribusi sudah rampung,” ujarnya.
Arief juga memastikan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sangat mencukupi. Hingga kini, stok CBP yang dikelola Bulog mencapai lebih dari 4 juta ton, dengan serapan dalam negeri di atas 80 persen dari target 3 juta ton.
“Stok sangat memadai, jadi tidak ada alasan untuk menunda program-program bantuan pangan, termasuk intervensi harga di pasar,” ujarnya.
Menurut Arief, program bantuan beras ini tidak hanya menstabilkan harga dan daya beli masyarakat, tetapi juga berperan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap berada di kisaran lima persen.
“Program ini bagian dari langkah strategis menjaga konsumsi rumah tangga dan merespon gejolak pangan global. Dengan suplai dan data yang terkendali, dampaknya bisa signifikan terhadap ekonomi nasional,” tandas Arief.
