Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Beras Kian Langka di Aceh dan Harga Melonjak Tajam, Di Mana Tanggung Jawab Bulog?

Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan

Banda Aceh, Infoaceh.net — Provinsi Aceh yang katanya merupakan salah satu lumbung beras di Indonesia kini justru mengalami krisis beras.

Masyarakat di berbagai kabupaten/kota mulai kesulitan mendapatkan beras. Kalaupun ada, harganya pasti melambung.

Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan, menilai kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari kesalahan Bulog yang seharusnya berperan menjaga ketersediaan dan harga pangan pokok, terutama beras, baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Bulog juga semestinya harus mampu mengelola cadangan pangan dan menyalurkan bantuan sosial.

“Sekarang kondisinya sudah begini, mana tanggungjawab Bulog. Kalau tidak bisa bekerja, bubar saja,” kata Sudirman Hasan dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Sebagai lembaga yang merupakan payung bagi sejumlah LSM di Aceh, Forum LSM Aceh banyak menerima keluhan dari warga soal kelangkaan beras ini. Kasus ini seperti ini nyaris tidak pernah terjadi di Aceh sebab sejak dulu Aceh justru dikenal sebagai daerah penghasil beras.

Semestinya produksi beras di Aceh lebih besar dari Tingkat konsumsi warga sehingga banyak beras Aceh yang dikirim ke provinsi lain.

“Sekarang ini harga beras melambung tinggi. Bahkan ada yang mencapai 40 persen dari harga sebelumnya,” kata Sudirman Hasan.

Harga beras di Aceh Barat Daya misalnya, untuk beras premium, harganya sudah mencapai Rp270 ribu per zak isi 15 kilogram. Padahal sebulan lalu harga berkisar Rp 230 ribu. Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Timur dan kabupaten/kota lainnya, termasuk BandaAceh. Bahkan kelangkaan dan pelonjakan harga beras juga terjadi di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasilan beras, seperti Pidie, Aceh Utara dan Aceh Selatan.

Sudirman Hasan memperkirakan harga itu kemungkinan akan terus meningkat karena masa panen masih belum tiba.

Kondisi ini tentu saja membuat stok padi di pabrik penggilingan semakin menipis sehingga kelangkaan beras akan terus menjadi ancaman.

Dalam situasi seperti ini, Sudirman Hasan sangat heran sebab Bulog terkesan tidak melakukan terobosan apapun. Padahal itu adalah tanggungjawab mereka.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang juga kader Partai NasDem dikabarkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, H. Rokhmat Ardiyan, bersama perwakilan PT PLN (Persero) menyerahkan secara simbolis bantuan sambungan listrik gratis kepada warga di Pondok Pesantren Bani Ilyas, Desa Cipancur, Kuningan, Selasa (5/8/2025).
Usai diperiksa selama sembilan jam lebih, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim buru-buru meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali ke keluarga.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan dirinya tidak dapat mengonfirmasi siapa pihak yang dimaksud oleh Presiden dalam pernyataan tersebut. 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto merespons bantahan Bupati Kolaka Timur (Kotim), Abd Azis yang disebut rekan kerjanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Presiden Prabowo Subianto berbincang hangat dengan sejumlah menteri dalam pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di ITB, Kamis (7/8/2025). | Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Bupati Kolaka Timur yang juga kader Partai NasDem Abdul Aziz bisa dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Presiden RI Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (6/8/2025). (Foto: Setkab)
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengapresiasi semangat mahasiswa dalam mengentaskan kemiskinan.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion
Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB, Nashim Khan
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menilai UMKM belum dilibatkan optimal dalam program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. (Foto: DPR RI)
Prof. Nilam Sari (kiri) dan Prof. Salami (kanan)
Ketua KKN L XXVII-180 Universitas Syiah Kuala, Muliadi, menyerahkan plakat penghargaan kepada Geuchik Gampong Rabo sebagai bentuk apresiasi atas dukungan selama pelaksanaan KKN, Selasa (29/7/2025).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2025 yang mencapai 5,12%, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Tutup
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x