BI Targetkan 5 Juta Volume Transaksi QRIS di Aceh
BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) juga menargetkan 5 juta volume transaksi digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) transaksi di akhir 2023.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Prabu Dewanto mengatakan di Aceh perkembangan QRIS sendiri tergolong baik dalam mendongkrak perekonomian.
BI mencatat volume transaksi digital menggunakan QRIS di Provinsi Aceh telah mencapai 3,8 juta transaksi hingga Juli 2023. Total target tahun ini adalah sebesar lima juta transaksi dan 275 ribu pengguna baru.
“Kita juga punya target, di akhir tahun itu nanti akan ada 5 juta transaksi 2023 dan kita saat ini sudah lebih dari setengah. Jadi secara target kita on track,” ungkap Prabu Dewanto saat mengisi kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK) Banda Aceh, Selasa (22/8).
Pada kuliah umum tersebut, Prabu Dewanto menjelaskan lebih lanjut terkait peran BI dalam percepatan dan perluasan digitalisasi ekonomi.
Kuliah yang berlangsung selama 3 jam itu, diikuti dengan antusias oleh ratusan mahasiswa FEB USK dari berbagai jurusan. Tingginya antusias kuliah umum ini tidak terlepas dari aspek bahwa banyak mahasiswa sudah tahu terkait pentingnya digitalisasi ekonomi.
Hal itu sendiri dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan selama kuliah berlangsung hingga, memunculkan diskusi serius antara mahasiswa dan pihak BI yang dipandu dosen senior Prodi Ekonomi Pembangunan FEB USK, Dr Nazamuddin MA selaku moderator.
Tak hanya berfokus pada digitalisasi ekonomi, pada kesempatan ini pihak BI juga turut mengenalkan ekspedisi ‘Rupiah Berdaulat’, yang bekerja sama dengan Angkatan Laut untuk mendistribusikan uang ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di wilayah Aceh.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa berbelanja dengan uang layak edar dan itu menjaga bahwa nilai simpan uang itu tetap ada.
Namun, bicara percepatan dan perluasan digitalisasi ekonomi sendiri juga tak lepas dari Cyber Security yang belakangan menjadi isu menarik untuk dikaji.
Prabu menegaskan, bahwa Cyber Security akan selalu ada selagi ada teknologi namun pihak Bank Indonesia sendiri juga berkomitmen akan terus memantau keamanan cyber seluruh Bank dengan menerapkan aturan ketat terkait hal itu.
“Kita juga melakukan sinergi dengan otoritas lainnya misalnya dengan bank dan lembaga non-bank, ada OJK. Ketika ada sesuatu kita juga bersinergi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” jelas Deputi BI tersebut, saat ditanya langkah preventif terkait cyber security dalam digitalisasi ekonomi.
Ia berharap, kuliah umum tersebut, dapat menjadi momentum agar para mahasiswa dapat terus menjaga ekosistem QRIS, dengan terus bertransaksi menggunakan QRIS terutama bagi pelaku UMKM.(IA)
