Banda Aceh, Infoaceh.net – PT Pembangunan Aceh (PEMA) didesak untuk mengambil alih penuh pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas lebih dari 1,8 juta hektare.
Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, menilai saat ini pengelolaan kawasan strategis tersebut lebih banyak dikuasai oleh lembaga konservasi dan entitas asing melalui skema bisnis karbon yang dinilainya tidak transparan dan mengabaikan kedaulatan daerah.
“Leuser itu milik Aceh. Sesuai Pasal 150 UUPA, Pemerintah Aceh berwenang atas hutannya. Jangan hanya diberi jatah 100 ribu hektare dalam skema kerja sama. Ini bentuk pengerdilan peran Pemerintah Aceh dan penipuan publik atas nama karbon,” ujar Muhammad Nur, Rabu (21/5/2025).
Ia menyoroti proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ yang mengalokasikan dana sebesar USD 1,7 juta untuk Provinsi Aceh.
Namun, dana tersebut tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah, melainkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan.
“Dana itu harus melalui lembaga perantara (Lemtara) yang diakui BPDLH. Ada 28 Lemtara terdaftar, dan salah satunya yang berhasil mendapatkan akses dana adalah Yayasan PETAI,” ungkapnya.
Muhammad Nur mempertanyakan akuntabilitas distribusi dana ini dan menyayangkan minimnya akses langsung pemerintah daerah. “Kalau pemda tidak dilibatkan langsung, siapa yang menentukan arah pemanfaatannya? Masyarakat Aceh tidak boleh hanya jadi objek. Mereka berhak tahu dan menikmati manfaatnya,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Aceh untuk membangun arsitektur tata kelola hutan yang berdaulat dan melibatkan BUMD kabupaten sebagai pelaku utama dalam bisnis jasa lingkungan.
Menurutnya, lembaga konservasi tidak boleh memegang peran ganda dalam konservasi dan transaksi karbon karena rentan konflik kepentingan.
“Sudah saatnya semua kerja sama terkait Leuser diaudit. Kalau terbukti tidak berpihak pada rakyat Aceh, lebih baik dihentikan,” katanya.
Forbina, lanjutnya, tetap mendukung PEMA sebagai entitas bisnis daerah, namun mengingatkan agar tidak menjadi alat elit atau pihak asing.
