Banda Aceh — Pengelolaan wakaf yang baik dan benar akan meningkatkan bergaining Aceh dalam memenuhi kemampuan fiskal daerah, terutama menghadapi berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada tahun 2027.
Wakaf di Aceh diharapkan bakal menjadi alternatif pengganti dana Otsus.
Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Aceh Azwardi Abdullah diwakili Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA) Amirullah saat memberi sambutan pada acara pembukaan FGD Penyusunan Instrumen Pendataan dan Pemetaan Potensi Wakaf Produktif di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Kamis (25/4/2024).
Menurut Azwardi, dalam lima belas tahun terakhir dana Otsus yang dikucurkan untuk Aceh mencapai Rp 95,93 triliun.
Karena itu, menjelang berakhirnya dana Otsus, Aceh harus menggali sumber-sumber dana baru seperti dari zakat, infak, wakaf uang dan dana filantropi lainnya.
“Pada tahun 2023, Aceh hanya menerima dana Otsus satu persen dana yang berasal dari platform dana alokasi umum (DAU) nasional. Jika tahun 2022 Aceh masih menerima Rp 7,56 triliun maka pada tahun 2024 Aceh hanya menerima dana Otsos Rp 3,9 triliun atau setengahnya hingga tahun 2027,” ujarnya.
Azwardi menegaskan, ketika nantinya dana Otsus benar-benar berakhir, maka sumber dan kapasitas fiskal Aceh dapat ditopang oleh pengelolaan wakaf produktif.
“Untuk itu, mari kita tingkatkan sensitivitas dan peningkatan kapasitas dana untuk melakukan sesuatu aksi yang lebih cerdas dan inovatif dalam membangkitkan marwah Aceh yang masih mengalami ketertinggalan di bidang ekonomi,” terangnya.
Pada bagian lain sambutannya, ia meminta BMA meningkatkan peran dalam mengembangkan wakaf produktif di Aceh.
Tahapan yang sangat penting dilakukan adalah melakukan pendataan aset wakaf yang memiliki potensi ekonomi dan bisnis, serta yang memiliki embrio usaha atau UMKM yang berbasis aset wakaf.
“Sudah seharusnya FGD ini merumuskan wakaf produktif yang dapat kita kembangkan di masa-masa akan datang, sebab upaya ini akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya keadilan sosial, dan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
