“Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi syariah, salah satunya yaitu dengan pengembangan ekonomi syariah berbasis kewilayahan. Strategi pengembangan berbasis kewilayahan tersebut dilakukan karena banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih cepat dibanding daerah lainnya, termasuk beberapa kepala daerah yang berkomitmen penuh mendukung pengembangan ekonomi syariah di wilayah otoritasnya,” tutur Wisnu.
BSI, lanjut Wisnu, berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum para stakeholder dan pemangku kepentingan di Aceh untuk duduk bersama dalam merumuskan solusi mempercepat pemulihan dan pengembangan ekonomi secara cepat, tepat, dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Ini yang mendorong diperlukannya diskusi antar-pemangku kepentingan yang terkait melalui pelaksanaan seminar ini. Forum high level ini akan mempertemukan berbagai pihak yang memiliki keterikatan dengan Aceh, untuk sama-sama memberikan solusi dalam mempercepat pemulihan dan pengembangan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik ke depannya.
Agenda ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan outlook perekonomian dan investasi di tahun 2023 secara nasional maupun regional Aceh,” tutupnya.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, kinerja investasi Aceh beberapa tahun terakhir naik.
Tahun 2021, realisasi investasi di Aceh mencapai Rp 10,9 triliun atau 163,9% di atas target yang ditetapkan dalam RPJM Aceh 2017-2022, sebesar Rp 6.65 triliun. Tahun 2022 lalu target realisasi investasi Aceh mencapai Rp 7,3 triliun.
Realisasi investasi Aceh tahun 2026 menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, kata dia, diperkirakan meningkat menjadi Rp 12,86 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 4,25%. (IA)
