JAKARTA – Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (30/8).
Gubernur menyampaikan kondisi terkini kerkait perkembangan ekonomi di Aceh, terutama menyangkut rencana investasi yang dilakukan Uni Emirat Arab (UEA) di Pulau Banyak, Aceh Singkil, dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyambut investasi ini.
“Tujuannya untuk meminta arahan kepada Menteri Perekonomian juga menceritakan kondisi terkini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, dan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam hal memaksimalkan potensi KEK Arun, termasuk kendala-kendala yang dihadapi saat ini, sehingga harapannya Pemerintah Pusat dapat turut menyelesaikan kendala-kendala itu,” ujar Nova.
Turut hadir dalam pertemuan itu Dirut PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim dan Kepala Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta Almuniza Kamal.
Gubernur juga melaporkan kondisi terkini Covid-19 di Aceh. Dia menjelaskan penyebab angka Covid-19 di Aceh naik dalam beberapa pekan terakhir.
“Tingkat testing dan tracing di Aceh masih rendah, dan masyarakat perlu meningkatkan kedisiplinan penggunaan masker dalam setiap aktivitas sehari-hari,” kata Nova.
Dia juga menjelaskan terkait ditetapkannya Banda Aceh sebagai zona merah. Hal itu terjadi lantaran Aceh hanya memiliki satu rumah sakit rujukan, berada di Banda Aceh.
Gubernur juga melaporkan hasil pertemuan sebelumnya dengan beberapa menteri dalam sepekan terakhir, seperti melaporkan kondisi politik, hukum dan keamanan Aceh kepada Menko Polhukam Mahfud MD, membahas potensi investasi di Aceh dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Tujuan kali ini berjumpa Menteri Perekonomian guna membahas perkembangan perekonomian di Aceh.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespon baik kunjungan tersebut. Ia berharap Pemerintah Aceh bergerak cepat mengkoordinasikan segala kendala yang dihadapi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang masih terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat. (IA)
