Lebih lanjut Zulmahdi Hasan yang juga Sekjen DPW PBB Aceh menyebutkan, sistem seleksi terbuka dinilai dapat menjaring orang-orang yang profesional di luar Bank Aceh sendiri. Selain itu, orang-orang yang dijaring harus memiliku motivasi tinggi, inovatif, profesionalitas serta mempunyai visi yang luas dalam memajukan BAS.
Zulmahdi mengatakan, pola-pola dinasti di Bank Aceh Syariah yang selama ini dipertahankan sudah seharusnya segera ditinggalkan.
Dalam proses seleksi ini, publik akan mengontrol sejauh mana Pemerintah Aceh berani melakukan lompatan politik hukum open rekruitmen Dirut BAS sesuai standar OJK.
Sehingga dana rakyat yang dikelola oleh BAS tidak hanya tersedot untuk kalangan ASN dan kesejahteraan karyawan BAS yang terkesan menggiurkan.
“Kita juga mendorong Dirut BAS yang baru nantinya berani mengambil sikap yang lebih pro rakyat, jangan hanya terkesan mencari posisi aman dengan remunerasi karyawan dan jajaran Dirut yang waw banget,” sebutnya.
Sehingga, tambah dia, siapapun yang mendaftar bisa mengajukan diri, tentu dengan memiliki inovasi, profesionalitas dan juga visi misi yang jelas demi kemajuan Bank Aceh Syariah.
“Akankah Pj Gubernur Aceh berani melakukan lompatan kebijakan? Hanya waktu yang menentukan. IKA HES UIN Ar-Raniry akan terus mengawal berbagai kebijakan Pemerintah Aceh dalam implementasi ekonomi syariah,” pungkasnya. (IA)
