HIMKI Desak Pemerintah Perjuangkan Tarif Ekspor Mebel ke AS, Ancam Potensi Rp80 Triliun Amblas!
nfoaceh.net, Jakarta – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyerukan langkah strategis bersama pemerintah untuk memperjuangkan tarif preferensial bagi ekspor produk mebel dan kerajinan asal Indonesia.
Desakan ini muncul menjelang diberlakukannya kebijakan tarif baru oleh Amerika Serikat (AS) pada 9 Juli 2025, yang berpotensi mengancam potensi ekspor hingga US$6 miliar (sekitar Rp80 triliun lebih).
Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menegaskan bahwa isu tarif ini telah dibahas secara intensif bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dan jajaran pengurus inti Kadin Pusat.
“Kadin menunjukkan komitmen tinggi terhadap penguatan daya saing ekspor nasional, dan HIMKI sepenuhnya mendukung upaya sinergis ini sebagai bagian dari perjuangan bersama dunia usaha,” kata Sobur dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).
Ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ke pasar AS saat ini mencapai US$1,33 miliar, atau sekitar 54 persen dari total ekspor di sektor ini.
Industri ini telah menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, dan memiliki potensi besar menjadi pusat produksi global jika didukung oleh tarif ekspor yang kompetitif.
Sobur menegaskan, penetapan tarif yang lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia, akan membuka peluang strategis bagi Indonesia.
“Dengan dukungan kebijakan tarif yang tepat, Indonesia bisa menarik investasi global, menciptakan 5-6 juta lapangan kerja baru baik langsung maupun tidak langsung, dan meningkatkan ekspor mebel-kerajinan menjadi US$6 miliar dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Sebaliknya, apabila tarif ekspor Indonesia lebih tinggi dari negara pesaing, maka akan terjadi penurunan permintaan yang signifikan dari para buyer.
Hal ini berisiko menyebabkan kehilangan momentum pertumbuhan dan berkurangnya peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai hub produksi dunia.
Oleh karena itu, lanjut Sobur, HIMKI mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo untuk melakukan deregulasi secara menyeluruh. Momen ini menurutnya harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai hambatan nyata yang dihadapi pelaku usaha, khususnya eksportir sektor mebel dan kerajinan.
