BANDA ACEH — Akselerasi realisasi belanja pemerintah di Aceh harus terus dilakukan guna menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi. Untuk diketahui, realisasi APBN di Aceh hingga Agustus 2021 lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2020 dan 2019.
Hal tersebut diungkapkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi di Banda Aceh, Selasa (7/9). Diketahui, total realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Agustus sebesar sebesar Rp 8,55 triliun (59,91% dari total pagu Rp 14,24 triliun).
“Namun perlu diakselerasi pemerintah agar target realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 70% dapat tercapai,” ujarnya didampingi sejumlah pejabat lain.
Dirinya juga menjelaskan, beberapa catatan kinerja belanja pemerintah pusat di Aceh diantaranya tren realisasi belanja pegawai pada Agustus yang sangat signifikan.
Kemudian, realisasi belanja modal di Aceh sebesar 51,64%, belanja barang sebesar 54,46% dan dana bansos sebesar 44,34% (yang disalurkan melalui Program Indonesia Pintar/PIP).
“Untuk realisasi penyaluran DAK Fisik sampai 31 Agustus 2021 sudah mencapai total Rp 662 miliar dari alokasi sebesar Rp 2.530 triliun (26,19%),” ungkapnya.
Menurut dia, realisasi DAK Fisik di kabupaten/kota perlu terus didorong agar dapat terserap maksimal. Fokus terdekat DAK Fisik adalah penyelesaian Tahap 2 yang harus dituntaskan pada 21 Oktober 2021.
“Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai 31 Agustus sudah mencapai Rp 3,286 triliun dari alokasi Rp 4,987 Triliun (65,90%). Persentase realisasi Dana Desa per 31 Agustus tersebut, lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama di 2019, tetapi lebih rendah dari 2020,” jelasnya.
“Oleh karena itu seluruh perangkat desa serta jajaran pemerintah daerah perlu semakin meningkatkan koordinasi dalam upaya melakukan percepatan pencairan di kabupaten/kota,” lanjut Syafriadi.
Selanjutnya, realisasi BLT Desa sampai 3 September 2021 telah mencapai Rp 667,52 miliar dan sudah terdapat 13 kabupaten/kota yang menyalurkan BLT hingga bulan ke 9.
Bagian dari Dana Desa juga terdapat alokasi yang ditentukan penggunaannya (earmarked) sebesar 8% untuk kegiatan penanganan Covid-19. Sampai dengan 3 September 2021, telah terealisasi sebesar Rp 253,08 miliar atau sebesar 63,44%.
Jika dilihat dari penyaluran oleh gampong, lanjutnya, maka dapat dikatakan sebagian besar sudah direalisasikan oleh gampong karena dari seluruh gampong yang belum tersalur hanya terdapat pada 10 gampong.
“Kinerja yang baik ini seyogianya terus dijaga ritmenya, bahkan ditingkatkan agar realisasi belanja pemerintah yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi,” sebutnya.
Pemulihan Ekonomi dan Program PEN
Selain itu, Syafriadi juga mengungkapkan, pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.
Salah satunya melalui program perlindungan sosial yang diharapkan dapat menjaga tingkat konsumsi rumah tangga kelompok miskin dan rentan.
Program Padat Karya juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh.
“Realisasi Program PEN di Aceh sampai 3 September 2021 mencatat beberapa peningkatan yaitu untuk kluster perlindungan sosial telah tersalurkan sebesar Rp 2,643 triliun, kluster Program Prioritas yang terdiri dari program padat karya K/L mencatat realisasi Rp 735,91 miliar,” ungkapnya.
Selain itu, untuk kluster Dukungan UMKM telah tersalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 350,14 miliar bagi 291.784 pelaku usaha sektor UMKM.
Stimulus fiskal melalui Belanja APBN beserta instrumen Program PEN di berbagai sektor diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.
Sebagai game changer pemulihan ekonomi di 2021, kata dia, maka kesuksesan program vaksinasi, program PEN dan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja akan sangat membutuhkan dukungan seluruh elemen dalam implementasinya.
Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan seluruh lini, diantaranya dalam pelaksanaan APBN yang berkualitas serta pelaksanaan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.
“APBN akan terus bekerja keras untuk memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja APBN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh beserta seluruh KPPN yang di Aceh akan senantiasa siap bersinergi dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan APBN di kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah agar belanja pemerintah semakin berkualitas. (IA)
