Baginya event PON ini justru menjadi ajang dan kampanye penting bagi seluruh anak bangsa dari seluruh penjuru tanah air untuk melihat bagaimana tertibnya penggunaan BBM bersubsidi di Aceh.
“Ini waktu yang tepat untuk menyosialisasikan keberhasilan Aceh menerapkan sistem barcode di SPBU bagi pengguna BBM bersubsidi. Mengapa Aceh justru harus mundur ke belakang dengan menghapus kebijakan barcode yang bagus itu di tengah kesempatan sosialisasi yang sangat baik bagi seluruh peserta PON yang hadir.
Dengan program barcode ini subsidi yang diberikan jadi lebih tepat sasaran, sehingga BBM subsidi tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, kalangan Industri, dan lain-lain yang tidak berhak. Maka mudah-mudahan kuota akan cukup hingga akhir tahun tanpa ada kelangkaan,” ujarnya .
Selain itu Nahrawi menjelaskan pajak daerah atas penggunaan BBM oleh kalangan kontraktor, Industri, dan lain-lain juga menjadi jelas masuk ke kas Pemerintah Aceh, karena tidak termanipulasi oleh penggunaan BBM subsidi.
Bagi Ketua Hiswana Migas Aceh ini, jika pun memang harus berakhir masa barcode, mungkin hanya dispensasi selama event berlangsung sebagai bentuk penghormatan bagi para tamu.
Toke Awi berharap tidak demikian, karena para tamu juga pasti ingin belajar dari cara Aceh membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat, termasuk bagaimana subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh rakyat yang berhak.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) itu juga pasti sudah tahu mana yang terbaik untuk Aceh. Mereka tidak akan mungkin menerima kemunduran bagi Aceh.
“Jika pun memang harus, mungkin hanya dispensasi selama event berlangsung sebagai bentuk penghormatan bagi para tamu. Tapi saya berharap tidak demikian. Karena para tamu juga pasti ingin belajar dari cara Aceh membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat, termasuk bagaimana subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh rakyat yang berhak,” tutup Nahrawi Noerdin.
