Pemerintah Aceh berharap MoU ini dapat segera diaplikasikan, agar pegiat UMKM dan Koperasi di Aceh siap mengatur langkah guna merebut peluang yang ada. “Pemerintah Aceh juga akan memberi berbagai kemudahan bagi sektor UMKM dan koperasi untuk kelancaran usaha ekspor ini. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya bisa melahirkan eksporter baru dari Aceh, tapi juga memperkuat misi Pemerintah Aceh untuk mengaktifkan jalur transportasi dan gerbang ekspor yang ada dari daerah kita ini,” kata Nova.
Sementara Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso mengatakan, LPEI/Indonesia Eximbank merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI.
Kesepakatan bersama yang difasilitasi Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh itu bagian dari Program Pojok SMV. Dimana kerja sama antara pihaknya dan pemerintah Aceh, tentang pengembangan kapasitas industri kecil dan menengah, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah berorientasi ekspor.
Ada beberapa produk unggulan Aceh seperti kopi, minyak nilam, dan ikan tuna yang memiliki potensi ekspor yang besar untuk ditingkatkan. Tercatat hampir 75 ribu pelaku UMKM di Aceh yang sebagian di antaranya merupakan UMKM yang berorientasi ekspor.
Potensi itu, kata Rijani, akan dapat dimaksimalkan melalui program pengembangan UMKM berorientasi ekspor LPEI seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE), Business Matching Program, dan Desa Devisa.
“Kami sangat yakin bahwa potensi komoditas ekspor di wilayah Aceh yang dikolaborasikan dengan berbagai program LPEI dapat memacu pertumbuhan ekspor di Sumatera khususnya di Aceh,” kata Rijani.
Hadir dalam kegiatan itu Kakanwil Bea Cukai Safuadi, Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Provinsi Aceh Negara Syukriah, Kepala OJK Aceh Yusri, Deputi Perwakilan BI Aceh Amir Hamzah, Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman, Plt Dirut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim, Staf Ahli Gubernur Aceh Iskandar Syukri, Anggota Forum 9 Kementerian Keuangan, Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Helvizar Ibrahim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Mohd Tanwier, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Muhammad Iswanto, Kepala Biro Umum Setda Aceh T. Adi Darma dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Syakir. (IA)
