Infoaceh.net, Banda Aceh – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Aceh sampai 31 Mei 2024 mengalami defisit sebesar Rp 16,21 triliun.
Hal itu terungkap pada rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh, Kamis (27/6/2024) yang digelar Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh.
Rapat dihadiri semua pimpinan Unit Eselon Satu di lingkungan Kemenkeu-Satu di Aceh yaitu Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh Safuadi sekaligus Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Izharul Haq (Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Paryan (Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Nofiansyah Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh.
Rapat ALCo Regional Aceh melaporkan kinerja APBN Regional Aceh s/d 31 Mei 2024.
Total pendapatan tercatat Rp 2,50 triliun (38,54% dari target) dan total belanja Rp 18,71 triliun (38,10% dari target), sehingga terjadi defisit regional Rp 16,21 triliun.
Kinerja pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 5,38% secara yoy, yang ditopang penerimaan pajak s/d 31 Mei 2024 sebesar Rp 1,87 triliun, terealisasi 30,15% dari target APBN 2024.
Penerimaan tersebut ditopang dominan dari pembayaran Wajib Pajak dari sektor-sektor yang terkait belanja APBD dan APBN yaitu Wajib Pajak Instansi Pemerintah, peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, serta PPN/PPnBM.
Sementara untuk penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 112,75 miliar, atau terealisasi sebesar 59,39% dari target APBN 2024.
Secara keseluruhan, realisasi penerimaan ini tumbuh positif, didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Cukai 646,02% (YoY) dan Bea Masuk 635,47% (YoY).
Dari sisi belanja negara per 31 Mei 2024 mencapai Rp 18,71 triliun, mengalami ekspansi 13,18% secara yoy. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami peningkatan secara yoy didorong pertumbuhan terutama belanja pegawai. Realisasi TKD sebesar 38,85% di antaranya penyaluran tertinggi pada DAU sebesar 4,26%.
Untuk APBD (konsolidasi), s/d 31 Mei 2024 pendapatan mencapai Rp10,98 T (27,81%), belanja senilai Rp 8,78 triliun (21,58 %) yang didominasi belanja operasi senilai Rp 6,85 triliun, berkontribusi 78% terhadap jumlah belanja daerah dan net pembiayaan daerah tercatat Rp 914,95 miliar sehingga akumulasi SiLPA Rp 3,11 T.
