Kontribusi TKD terhadap pendapatan APBD sebesar Rp 9,17 T (netto) atau 83,51% dari total pendapatan APBD.
Progres (Proyek Strategis Nasional) PSN bendungan Keureuto saat ini sedang persiapan sidang Teknis dan Pleno dengan Komisi Keselamatan Bendungan terkait approval impounding (pengisian air).
Selain itu, saat ini juga sedang dalam proses revisi DJA terkait penambahan pagu PSN Bendungan Keureuto sebesar Rp 110,59 miliar dan penyediaan pagu pembangunan bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket I (MYC) sebesar Rp 11,36 miliar.
Untuk bendungan Rukoh, terjadi perlambatan realisasi disebabkan antara lain adanya kendala cashflow pada penyedia jasa pelaksana, dan cuaca hujan yang menghambat pekerjaan.
Untuk belanja irigasi, terdapat total 5 paket kontrak PSN Daerah irigasi yang terdiri dari 3 paket fisik dan 2 paket supervisi. Seluruh Kontrak telah terdaptar di KPPN dengan realisasi total telah mencapai Rp 18,12 miliar atau 24,06%.
Untuk analisis tematik, terdapat dua anggaran tagging APBN Aceh untuk dampak perubahan iklim yaitu dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim di Aceh dialokasikan pada satker di 5 K/L di 12 Kabupaten/Kota.
Satker di Kota Banda Aceh memiliki pagu tertinggi di TA 2023 dan 2024. Realisasi anggaran relatif baik, kecuali di Aceh Singkil, Aceh Tengah, Simeuleu, dan Banda Aceh yang masih di bawah 20% (TA 2024).
Anggaran adaptasi perubahan iklim di Provinsi Aceh dialokasikan pada satker di 3 K/L yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Ada kenaikan siginifkan tagging belanja di satker Kementerian Pertanian dari semula tertagging hanya Rp 37,8 juta menjadi Rp 9,65 miliar. Kenaikan tersebut berupa pembangunan irigasi perpompaan besar wilayah Barat.
Di luar pembangunan prasarana, Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang lain adalah Sistem Informasi Pemerintahan, Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dan Pelayanan Publik Lainnya.
Kanwil DJPb dan KPPN secara aktif melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan satker-satker strategis dengan pagu belanja modal infrastruktur signifikan (PSN dan PON Aceh-Sumut).
