Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Komisaris Bank Aceh Disorot, Dinilai Tak Maksimal Awasi Kinerja

Kinerja lembaga keuangan milik Pemerintah Aceh itu dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Digitalisasi yang tertinggal, jangkauan layanan yang sempit, serta lemahnya peran pengawasan, menjadi deretan persoalan yang memicu kritik publik.
Dr Amri SE MSi, pengamat ekonomi dari Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh

Setelah pemberlakuan Qanun LKS, bank-bank konvensional seperti BNI, Mandiri, dan BRI menutup layanan mereka di Aceh. Namun kekosongan tersebut tidak serta-merta diisi oleh BAS. Di banyak wilayah, justru rentenir menguasai pasar keuangan mikro dengan bunga mencekik 10–20 persen per bulan.

“Ketika bank milik rakyat tidak hadir, maka pelaku keuangan informal masuk dan merugikan masyarakat. Ini kegagalan fungsi intermediasi. Komisaris harus bertanggung jawab karena pengawasan tidak berjalan,” tegas Amri, pemegang sertifikat Planning and Budgeting dari GRIPS Tokyo, serta mantan Sekretaris Program Magister Manajemen USK.

Sorotan tajam pun diarahkan ke Dewan Komisaris BAS. Menurutnya, fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi kendali arah kebijakan manajemen, justru lemah dan pasif.

Ia menekankan bahwa peran komisaris tidak boleh sebatas menyetujui laporan keuangan atau hadir di rapat bulanan. Mereka harus aktif mengawasi distribusi pembiayaan, mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi mikro, serta mendorong inovasi produk pembiayaan yang pro-rakyat.

Amri juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan operasional bank yang profesional, bukan politis.

“Komisaris tidak boleh hanya mengamankan posisi. Mereka harus berani mengintervensi jika kebijakan bank tidak berpihak pada rakyat. Kalau tidak, publik hanya akan melihat BAS sebagai perpanjangan tangan APBA, bukan sebagai motor perubahan ekonomi.”

Untuk mendorong perubahan, Dr. Amri mengusulkan sejumlah langkah strategis:

Seleksi terbuka dan berbasis merit untuk calon anggota Dewan Komisaris, bukan berdasarkan kedekatan politik.

Audit kinerja evaluatif terhadap Dewan Komisaris BAS dalam lima tahun terakhir.

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengawasan melalui pelatihan dan sertifikasi berkala.

Transparansi kebijakan publik, khususnya terkait penyaluran dana APBA melalui BAS.

Amri mengingatkan pentingnya transformasi menyeluruh. Jika ingin setara dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat Aceh, BAS harus berani meninggalkan pola lama.

author avatar
M Saman
Infoaceh.net

Lainnya

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sedikit buka suara terkait kasus ijazah saat hadiri reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu (26/7/2025).
Mahfud MD menilai rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN berpotensi langgar hukum dan memperkaya diri sendiri. (Foto: Dok. Istimewa)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada kekuatan besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, namun tak menunjukkan bukti maupun nama yang dimaksud. (Foto: Dok Setpres)
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengingatkan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak menjadi proyek ambisius tanpa arah yang jelas dan transparan, Sabtu (26/7/2025). (Foto: Ist)
Pasukan militer Thailand dikerahkan dalam Operasi Trat Pikhat Pairee 1 untuk menghadapi agresi militer Kamboja di perbatasan Provinsi Trat, Sabtu (26/7/2025). (Foto: Nation Thailand)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri reuni 45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu (26/7/2025), dan menyindir balik tudingan ijazah palsu yang menyeret nama dosen pembimbingnya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memeragakan gaya pejabat yang sibuk membuat konten saat menyampaikan sindiran dalam Rakor TKPK di Semarang. (Foto: Istimewa)
Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko melepas peserta lomba lari Bhayangkara Run 2025, Ahad pagi (27/7) di halaman Polresta Banda Aceh yang berlangsung meriah dan diikuti ribuan pelari dari dalam dan luar Aceh. (Foto: Ist)
Empat kapal perang Angkatan Laut Thailand dikerahkan dalam Operasi Trat Pikhat Pairee 1 di perbatasan Kamboja-Thailand. (Foto: RTN)
KPK
Presiden Prabowo agar tidak melanjutkan budaya rangkap jabatan yang marak di era Jokowi. (Foto: tangkapan layar/YouTube TV Parlemen)
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menyoroti masih tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data BPS Maret 2025. (Foto: Ist)
Presiden Joko Widodo melontarkan candaan tajam soal ijazah saat memberi sambutan di reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu (26/7/2025). (Foto: Ist)
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tampil beda saat menghadiri reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM, mengenakan kemeja putih sementara alumni lain seragam biru. (Foto: Ist)
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menguatkan Pasal 33 UUD 1945 demi kemakmuran rakyat. (Foto: Biro Setwapres)
Presiden Joko Widodo saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM. Teman satu angkatan, Mulyono, menyebut tidak ada jurusan sama sekali pada masa kuliah mereka tahun 1980. (Foto: Ist)
Video viral pengakuan penjual obat daftar G di Pondok Ranggon yang diduga menyetor ke oknum polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Timur. (Tangkapan layar/Instagram @kabarcibubur24jam)
Presiden Prabowo Subianto melontarkan istilah “Serakahnomics” untuk mengkritik praktik ekonomi yang serakah. Istilah ini dikaji secara linguistik oleh pakar dari Unusia. (Foto: dok. Sekretariat Presiden)
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat memberikan keterangan soal maraknya tawuran remaja yang disebut ada yang disetting dan dibiayai, Sabtu (26/7/2025). (Foto: dok. Pemprov DKI)
Presiden Jokowi bersama Mulyono dalam reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 di Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). (Foto: tangkapan layar)
Tutup