Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Kurang Transparan, Penggunaan CSR dan PKBL BUMN di Aceh Dipertanyakan

Penggunaan anggaran CSR dan PKBL BUMN di Aceh dipertanyakan

BANDA ACEH — Penggunaan anggaran Coorporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Aceh dipertanyakan.

Hal ini dikarenakan selama ini tidak adanya kejelasan dalam penggunaan anggaran CSR dan PKBL BUMN di Aceh.

Anggaran besar dalam bentuk CSR ataupun PKBL merupakan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kepada masyarakat di sekitar perusahaan itu berada dan jumlahnya relatif besar.

Salah satu aturan mengenai CSR di Indonesia adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang ini menyebut CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Mengacu pada Pasal 74 UU PT, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

“Sehingga jadi pertanyaan masyarakat, dikemanakan saja CSR BUMN yang ada di Aceh selama ini, apakah sudah disalurkan dengan benar ke masyarakat atau malah untuk kepentingan oknum tertentu, ini perlu dicek,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Banda Aceh, Mahmud Padang dalam keterangannya, Kamis 16 Maret 2023.

Berdasarkan aturan, lanjutnya, semestinya minimal 1-2% keuntungan BUMN yang ada di Aceh disalurkan ke masyarakat, besarannya sungguh fantastis. Apalagi untuk perusahaan sekelas PLN, Pertamina, dan perusahaan-perusahaan besar.

“Kita berharap pihak KPK dan penegak hukum lainnya termasuk Polda hingga Kejati turut memonitoring realisasi program CSR atau PKBL dari BUMN-BUMN yang ada di Aceh.

Sejauh ini anggaran tersebut begitu besar tapi manfaatnya ke masyarakat sangat kecil, makanya perlu dimonitor bahkah diaudit oleh pihak berwenang,” ujarnya.

Menurut Mahmud, perlunya audit dan monitor serta evaluasi terhadap penggunaan CSR, agar anggaran CSR BUMN jangan sampai digunakan untuk kepentingan oknum tertentu baik itu dari internal maupun pihak berkaitan dengan BUMN.

“Anggaran CSR BUMN itu murni harus diperuntukkan kepada masyarakat dimana tempat perusahaan BUMN itu berada, jangan sampai malah digunakan untuk buka usaha oknum tertentu, dan sebagainya.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Kafilah Aceh mengikuti try out persiapan STQHN selama dua hari, 26–27 Juli 2025 di Dayah Darul Quran Aceh, Gampong Tumbo Baro, Samahani, Kuta Malaka, Aceh Besar. (Foto: Ist)
Warga India membongkar tenda di pinggir jalan demi jalur truk pengangkut sound horeg raksasa dalam sebuah acara di kawasan Paschim Medinipur, India Timur. (Instagram/@fakta.jakarta)
Presiden Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 di Yogyakarta, didampingi Iriana Jokowi.
Habib Bahar bin Smith saat tiba di lokasi pelantikan ormas PWI LS di Depok, Minggu (27/7/2025), sebelum akhirnya dimediasi pihak kepolisian.
PPATK umumkan pembekuan sementara rekening dormant untuk cegah penyalahgunaan dalam praktik pencucian uang dan transaksi ilegal. (Foto: Dok. PPATK)
Tangkapan layar video Ome TV yang memperlihatkan perempuan mengaku sebagai admin judi online bekerja di Thailand. Dalam video tersebut, ia mengklaim mendapat Rp3 miliar per tahun dan membayar orang dalam di bandara untuk keluar-masuk Indonesia. (X/@somexthread)
MyPertamina WikenFes 2025
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo menikmati kupi khop khas Aceh saat mengunjungi stan Bhayangkari Aceh dalam ajang Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 di JCC Jakarta, Ahad, 27 Juli 2025. (Foto: Ist)
Aktivis dan warga gotong royong membersihkan Sungai Tukad Badung dalam program BRI Peduli.
Kuil Preah Vihear, situs warisan Hindu berusia 900 tahun di perbatasan Kamboja dan Thailand, jadi titik sengketa berdarah dua negara.
Muhammad Fajar (19), pemuda asal Aceh Besar berhasil lulus menjadi prajurit TNI AD, meski hidup dalam keterbatasan ekonomi. (Foto: Ist)
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas
MyRepublic Indonesia memperluas jangkauan layanan internet ke kota-kota baru
Koordinator Siaga 98 Hasanuddin mendesak BIN dan Menkopolkam Budi Gunawan turun tangan dalam penyelidikan skandal ijazah Jokowi yang dinilai berpotensi mendelegitimasi institusi negara.
mencari peluang kerja
Destinasi wisata di Thailand, pulau Koh Panyee, salah satu kompetitor Bali yang kini terdampak konflik.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY membantah tudingan keterlibatan partainya dalam isu ijazah palsu Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di NTB, Minggu (27/7/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning saat menghadiri peringatan Kudatuli, Jumat (26/7/2025)
Puluhan ribu buruh dari Partai Buruh dan KSPI bakal turun ke jalan serentak di 38 provinsi, membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah. (Foto: Dok. KSPI)
Memed Potensio alias Thomas Alva Edi saat mengoperasikan sound system dalam sebuah acara hiburan rakyat. Sosoknya viral berkat ekspresi datar dan julukan kocak dari warganet. (TikTok/@memed_potensio)
Tutup