“Pemerintah Aceh juga sudah menyiapkan kebijakan berupa Pergub dan buku panduan tentang materi sosialisasi Gampang yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan. Jadi dengan demikian dapat dipedomani bersama oleh seluruh kabupaten/kota,” sebut Iswanto.
Sehubungan dengan peringatan WHO dan Presiden RI bahwa ancaman pandemi Covid-19 akan menimbulkan krisis pangan yang diprediksi akan terjadi di akhir tahun 2020 ini, Pemerintah Aceh telah mengambil langkah sosialisasi Gerakan Aceh Mandiri Pangan (Gampang) melalui video conference kepada seluruh kabupaten/kota di Aceh, Kamis (13/8).
Upaya itu dilakukan untuk menyiapkan kabupaten/kota termasuk desa agar dapat bersiaga dan memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Gampong (APBK/APBG) untuk kepentingan ketahanan pangan.
“Gampang harus menjadi suatu gerakan untuk semua pihak, sebagaimana gerakan kita dalam menghadapi Covid-19, bukan bersifat parsial apalagi proyek,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek saat menyampaikan arahan Gubernur Aceh.
Ia mengatakan, dalam memperkuat ketahanan pangan banyak hal yang harus dilaksanakan dan itu tidak dapat dilakukan secara individual melainkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga menjadi komitmen bersama dengan mengedepankan tata kelola terpadu dan menjadi sebuah gerakan terarah dan terukur untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok terutama di masa pandemi Covid-19.
“Kita sudah menyediakan bantuan stimulus lewat bantuan khusus keuangan senilai Rp 300 miliar kepada kabupaten/kota untuk peningkatan sarana kesehatan, Gampang, dampak ekonomi, dan pengawasan perbatasan. Dari dana tersebut hampir 40 persennya digunakan untuk Gerakan Aceh Mandiri Pangan dan dampak ekonomi, nantinya akan dikelola oleh kabupaten/kota dengan bimbingan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Provinsi,” sebutnya. (IA)
