BANDA ACEH – Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menyebutkan pihaknya akan mengutamakan kesuksesan berbagai rencana investasi di Aceh.
Semua rencana investasi di Aceh yang berkaitan dengan Kementerian yang dipimpinnya, kata Bahlil akan diutamakan penyelesaiannya.
Terutama terkait sejumlah isu strategis investasi di Aceh yang disampaikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Hal itu, kata Bahlil sesuai pesan Presiden Jokowi untuk mendorong sektor pertumbuhan ekonomi tidak hanya di pulau Jawa, namun harus merata di berbagai daerah.
Untuk itu, sebagai gerak cepat kata Bahlil pihaknya akan memfokuskan pada percepatan investasi terkait Murban Energy Uni Emirat Arab (UEA) di Pulau Banyak, Aceh Singkil dan Blok B di Kabupaten Aceh Utara.
“Ada dua yang bisa segera kita eksekusi, Pak Gubernur. Yaitu Blok B dan Uni Emirat Arab,” ujar Bahlil dalam kunjungan kerja ke Aceh pada Minggu (16/5) guna membahas sejumlah isu terkini terkait perkembangan investasi di Aceh.
Menteri Bahlil disambut oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta unsur Forkopimda di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar.
Pertemuan selanjutnya digelar di Pendopo Gubernur Aceh dengan diikuti Kajati Aceh, Asisten II Setda Aceh, Anggota DPR Aceh, Irdam Iskandar Muda, Kabinda Aceh, Dansat Brimob Polda Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Kepala DPMPTSP, Dirut PT PEMA, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dan kepala Biro Umum setda Aceh serta pihak Kadin Aceh.
Kepada Bahlil, Gubernur Nova melaporkan kondisi keamanan Aceh yang disebut telah cukup kondusif untuk menyukseskan berbagai peluang investasi.
Gubernur juga menyampaikan harapannya kepada Menteri Bahlil agar memperhatikan dan membantu Aceh dalam upaya peningkatan investasi di Bumi Serambi Mekah.
“Kita wellcome sekali dengan investasi, Aceh harus dibantu,” ujar Gubernur Nova.
Selain itu, Gubernur Nova juga menyampaikan sejumlah isu strategis investasi Aceh. Di antaranya terkait percepatan investasi Murban Energy Uni Emirate Arab di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.
Selanjutnya terkait PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tidak menyebut Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang sebagai KPBPB yang dapat mengusulkan KEK.
Kemudian juga terkait penyertaan modal BUMN, PT Perta Arun Gas dan PT Pelindo I pada Konsorsium Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK Arun Lhokseumawe sesuai PP Nomor 5/2017.
Terakhir, soal upaya mendorong keberlanjutan pembangunan Pabrik Semen Laweung di Kabupaten Pidie. (IA)
