“Dalam hal ini, seharusnya pemerintah harus memaksimalkan pembinaan melalui stakeholder terkait teknologi pengelolaan tambang emas yang ekonomis dan ramah lingkungan tanpa menggunakan merkuri,” jelasnya.
Tak hanya itu, pertimbangan lainnya yang selama ini muncul yakni pertambangan rakyat yang diidentikkan tidak bayar pajak/retribusi sehingga dikhawatirkan tidak menambah Pendapatan Asli Daerah(PAD), padahal realitanya selama ini yang kerap terjadi rakyat yang melakukan penambangan juga melakukan pembayaran upeti atau bisa dikatakan pungli kepada oknum-oknum tertentu.
“Sebenarnya sungguh miris jika masih ada persepsi yang menganggap tambang rakyat ibarat penjahat, sementara faktanya selama ini yang dilakukan pemerintah terutama di Aceh hanyalah sebatas penertiban tanpa pembinaan,” katanya.
Dia melanjutkan, ketika pemerintah tidak memfasilitasi izin pertambangan rakyat, maka yang terjadi selama ini masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan tidak dapat bekerja dengan tenang, tidak adanya penanggung jawab jika terjadi kerusakan lingkungan.
Kerapnya terjadi pungli berupa upeti pengamanan yang menyebabkan hilangnya penerimaan daerah/negara dan hasil pertambangan tersebut kerap masuk pasar gelap.
“Sementara dampak positif dari legalisasi pertambangan rakyat yakni akan mampu membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengendalian lingkungan dan areal bekas tambang lebih mudah dilakukan, peningkatan PAD serta penggunaan areal/lahan lebih efisien dimana jika 1 IPR 5-10 hektar maka 15 IPR maksimal hanya sekitar 100-150 Ha,” terangnya.
Dia juga menyebutkan legalisasi pertambangan rakyat di Aceh akan jadi sumber pendapatan baru bagi daerah di tengah semakin menipisnya dari daerah ke pusat, terutama di Aceh.
“Jika dalam satu blok WPR dapat menyumbang Rp 500 juta – Rp 2 miliar pendapatan asli daerah pertahun, maka 20 blok WPR akan mampu menyumbangkan 10-40 miliar pertahun ke penerimaan daerah,” sebutnya.
Delky mengatakan, kepemimpinan Mualem-Dek Fad diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk turut mengelola hasil alam di bumi Aceh tercinta melalui legalisasi pertambangan rakyat, sehingga tak ada lagi istilah ‘buya krueng teudong-dong, buya tamong meuraseuki’.
