JAKARTA – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kembali menemui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyampaikan proposal investasi pariwisata di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.
Hal itu terkait dengan rencana investor Uni Emirat Arab (UEA) yang ingin melakukan investasi parwisata di Provinsi Aceh, yakni di Pulau Banyak.
Penyampaian proposal investasi pariwisata itu, saat Gubernur Aceh melakukan pertemuan dengan Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat (13/11).
Dalam pertempuan tersebut, Gubernur Aceh didampingi Staf Khususnya Iskandar, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin.
Nova mengatakan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) UEA Abdulla Salem Al Dhaheri, pada 8 Oktober 2020 di kediamannya.
“Pak Menko sudah menyampaikan kepada Menteri Energi dan Industri UEA, Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei. Kemudian Pak Menko akan berkunjung ke sana (Abu Dhabi) dan membawa bahan ini (proposal investasi),” jelas Gubernur Aceh usai pertemuan.
Ia mengatakan, dalam hal ini Menko Luhut juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang sudah menyiapkan proposal investasi Pariwisata untuk Kepulauan Banyak.
“Untuk itu, nanti Pak Luhut akan meyakinkan pihak Abu Dhabi supaya mengirimkan tim melihat langsung Pulau Banyak yang memiliki 63 pulau. Nanti mereka akan melakukan survei lebih detail,” katanya.
Pemerintah Aceh sendiri, katanya, dalam penawaran proyek terpadu di Pulau Banyak, termasuk pembangunan pelabuhan udara yang bisa mereka lakukan pemasaran langsung dari Abu Dhabi ke Pulau Banyak.
“Kedua menawarkan hotel resort. Mereka tertarik untuk investasi di Pulau Banyak, karena jarak dari Abu Dhabi ke Aceh hanya 5 jam,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Luhut juga langsung menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, mengenai sistem kerja sama dengan Abu Dhabi.
Namun, model kerja sama yang diminta Menteri LHK seperti Labuhan Bajo. Modelnya itu mulai 50 tahun, kemudian bisa diperpanjang per 20 tahun, hingga 90 tahun ke depan. (IA)
