Kegiatan ini turut dihadiri Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo, Country Director for Indonesia and Timor Leste International Labour Ogranization (ILO) Simrin C. Singh, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien dan Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga dan Ketua Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala Syaifullah Muhammad.
Dalam kegiatan EKI dan GENCARKAN BIK tersebut juga dilaksanakan pembukaan 200 rekening Simpanan Pelajar (Simpel) dan pembukaan 4 akses QRIS UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah (BAS), 116 pembiayaan program desa binaan klaster pertanian nilam, pembiayaan agribisnis dan pembiayaan UMKM perempuan oleh BSI, BPRS Mustaqim dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), pembukaan 20 tabungan emas oleh Pegadaian, 20 asuransi mikro Rumahku oleh PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS); 3 jaminan kecelakaan kerja dan 2 santunan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta pembukaan 2 agen laku pandai oleh BSI.
Sementara Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk keuangan inklusif yang lengkap, tak hanya akses pembiayaan bagi para petani, tapi juga ada akses simpanan kepada para pelajar, akses keuangan digital, investasi emas dan asuransi serta jaminan kecelakaan kerja.
“Hal yang telah dilakukan di Lhoong Aceh Besar saat ini harus dicontoh oleh provinsi lainnya untuk meratakan akses keuangan agar masyarakat sejahtera,” ujar Erdiriyo.
Hal senada disampaikan Mahendra bahwa kegiatan EKI ini agar dapat direplikasi di daerah lain, baik dengan produk nilam, minyak atsiri lain, atau komoditas lain.
“OJK berkomitmen mendukung upaya ini, baik dari sisi koordinasi maupun melalui dukungan dari industri jasa keuangan. Selain itu, kami juga membuka peluang kerja sama dengan ILO dan mengundang dukungan dari Pemerintah Swiss, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bersama, kita berkomitmen untuk menjadikan ini sebagai program nasional yang akan memperkuat keuangan inklusif di seluruh Indonesia,” pungkas Mahendra.
