Pasar Murah di Banda Aceh Gagal Tekan Inflasi
BANDA ACEH — Kondisi inflasi di Kota Banda Aceh terus melejit dan belum terkendali. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tercatat angka inflasi kota Banda Aceh pada Februari 2023 kembali mengalami peningkatan yakni inflasi bulanan sebesar 0,57%, sehingga membuat inflasi tahunan kota Banda Aceh melejit ke angka 6,54%.
Berdasarkan kenaikan kembali angka inflasi, kita dapat melihat bahwa Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq telah terbukti gagal dalam menurunkan angka inflasi. Bayangkan saja, masih di awal-awal tahun angka inflasi sudah menembus angka 6,54%, selanjutnya mungkin akan lebih mengkhawatirkan apalagi menjelang lebaran nantinya,” kata Ketua DPD Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Kota Banda Aceh Mahmud Padang, Jum’at (3/3).
Menurutnya, jika dilihat secara nasional, angka inflasi bulan Februari 2023 (bulanan) itu hanya 0,16% dan inflasi tahunan (y-o-y) 5,47%.
“Ini menunjukkan laju inflasi di kota Banda Aceh sudah sangat jauh di atas angka nasional dan sudah sangat memprihatinkan. Kenaikan angka inflasi disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa itu tentunya akan berpengaruh signifikan dan menyengsarakan masyarakat,” jelasnya.
Mahmud juga menilai, kendatipun beberapa kali Pj Wali Kota Banda Aceh menggelar pasar murah, bahkan membeli mobil khusus untuk memudahkan operasional pasar murah keliling.
Ternyata fakta membuktikan angka inflasi di Banda Aceh tetap melejit.
“Bisa dilihat juga dari angka inflasi y-o-y 6,54% itu sebesar 2,53% oleh kenaikan harga makanan dan minuman. Jadi, sangat jelas bahwa anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan pasar murah hanya sebatas formalitas bahkan jorjoran menyedot anggaran tanpa output yang jelas. Lebih tepatnya, anggaran pasar murah yang dilakukan Pemko Banda Aceh selama ini tak tepat sasaran, sehingga angka inflasi tetap terus meninggi, kesannya pasar murah yang dilakukan tak berorintasi pada sasaran penurunan inflasi tapi sebatas untuk laporan dan foto selfie,” ungkapnya.
Mahmud juga menagih komitmen Mendagri untuk mencopot kepala daerah yang gagal dalam penanganan/pengendalian inflasi.
