BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengawasan intern pemerintah yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, dari Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, (27/5).
Rakor bertema “Kawal efektivitas belanja, pulihkan ekonomi,” itu diikuti juga seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, wali kota, Kepala Perwakilan BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian dan Pemda dari seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo, dalam pengarahannya saat membuka Rakor tersebut, mengatakan, Tahun 2021 menjadi agenda pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran khusus untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hampir mencapai Rp700 triliun.
“Anggaran ini harus direalisasi dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Saya ingin mengingatkan, efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting,” kata Jokowi, sapaan akrab Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta aparatur BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus mengawal percepatan belanja pemerintah dan ditingkatkan.
“Realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih baru 15 persen untuk APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan belanja PEN juga masih rendah,” kata Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi juga meminta agar BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencari tahu penyebab lambannya realisasi belanja pemerintah tersebut. Mereka juga diminta untuk memberikan solusi dan jalan keluar mengatasi masalah tersebut.
Presiden juga meminta Menteri dan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan programnya. Program yang dijalankan harus jelas sasaran dan ukuran keberhasilannya. Program di daerah juga harus sinkron dengan program Pemerintah Pusat.
“Tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga dirugikan, karena tidak mendapat manfaat dari program itu. Karena itu Saya perintahkan BPKP dan APIP kawal dari hulu (program) sejak dari perencanaan,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti masalah akurasi data, dimana acap kali data di daerah dan pusat mengalami tumpang tindih. Permasalahan tersebut berpotensi menjadikan program penyaluran bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.
“BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi, kawal sinkronisasi,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Karena itu semua rekomendasi BPKP harus ditindaklanjuti, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya.
“Saya tekankan pada Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, tindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut membesar dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum,” tutur Jokowi.
“Saya ingin mengingatkan lagi keberadaan BPKP dan APIP adalah untuk mencapai tujuan pembangunan. Di masa sulit seperti ini kita harus bekerja cepat dan saling bersinergi agar bangsa kita bisa bangkit kembali dari pandemi,” kata Presiden. (IA)
