Infoaceh.net, KOTA JANTHO — Pj Bupati Aceh Besar diwakili Plh Sekda Aceh Besar Farhan AP, menyampaikan Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar di Gedung DPRK, Kota Jantho, Senin (18/11/2024).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti, didampingi Wakil Ketua I Naisabur dan Wakil Ketua II Muhsin.
Farhan AP mengungkapkan, pendapatan daerah pada 2025 diproyeksikan menurun sebesar 1,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan dari sumber-sumber seperti pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Penurunan juga terjadi pada pendapatan transfer, yang mengalami koreksi sebesar 1,19%.
“Penurunan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan strategi efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang ada,” ujar Farhan.
Untuk belanja daerah, pemerintah memprioritaskan pembiayaan urusan wajib, pilihan, dan sinergi antarpemerintah. Fokus belanja diarahkan pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kawasan unggulan di Aceh Besar.
Tema pembangunan 2025, menurut Farhan, adalah “Memantapkan Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Meningkatkan Pengembangan Kawasan Unggulan yang Berkelanjutan.” Tema ini dijabarkan ke dalam empat prioritas: penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur layanan dasar berwawasan lingkungan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“APBK 2025 disusun dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini adalah langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” ucapnya.
Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan qanun.
“Proses pembentukan qanun harus dilakukan dengan meaning full participation, melibatkan masyarakat yang terdampak dan berkepentingan,” katanya.
