BANDA ACEH — Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2022 dengan memasukkan migas secara year on year (y-on-y) sebesar 4,36% berada di bawah Sumatera yang tumbuh 4,95%.
Scara kumulatif (dari Januari-Juni 2022) pun pertumbuhan ekonomi Aceh dengan migas juga rendah, hanya 3,81%, sedangkan rata-rata Sumatera tumbuh 4,50%.
Sektor perbankan atau jasa keuangan adalah salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan minus.
Ketidakmampuan jasa keuangan dan asuransi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah di Aceh terindikasi dari minusnya pertumbuhan lapangan usaha ini yakni sebesar -18,69% scara year on year pada triwulan II-2022.
Pengamat Ekonomi Aceh dari Universitas Syiah Kuala (USK) Dr Rustam Effendi menyatakan, seharusnya sektor perbankan di Aceh ikut berperan maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pimpinan daerah di Aceh harus bisa mengarahkan pihak perbankan di daerah ini untuk fokus dalam pembiayaan produktif agar dapat memberdayakan pelaku usaha ekonomi di daerah,” ujar Rustam Effendi, Senin (8/8).
Menurutnya, ketiadaan lembaga keuangan konvensional selama ini sejak konversi ke syariah, hendaknya dapat dijawab oleh lembaga keuangan syariah yang ada.
“Saat ini sektor jasa keuangan dan asuransi tidak mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang terindikasi dari minusnya pertumbuhan lapangan usaha ini.
Ini artinya, output yg dihasilkan jasa keuangan dan asuransi apakah itu berupa FISIM (financial intermediation services indirectly measured), provisi atau komisi, atau pendapatan sekunder, kurang memberi daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Ada baiknya pula, lanjut Rustam Effendi, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki secepatnya duduk bersama dengan kalangan perbankan di daerah guna membahas dan merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan sinergitas dalam mndorong pembiayaan yang inklusif di daerah ini, dengan tetap berpedoman pada aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak regulator sektor ini.
Semenjak kepada Pemerintah Aceh diminta agar dapat mempercepat realisasi belanja daerah, termsuk lelang proyek-proyek yang sudah siap administratif dan aspek teknis agar konsumsi pemerintah bisa mningkat.
