JAKARTA — Anggota DPR RI asal Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyayangkan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menghentikan pengoperasian amonia. Diketahui, perusahaan yang memproduksi amonia dan pupuk urea tersebut menghentikan operasi PIM 1 karena tidak adanya pasokan gas.
Menurut Illiza, pemerintah seharusnya mengambil langkah serius dengan memastikan alokasi lima kargo gas per tahun.
Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat segera mencari penyebab macetnya pasokan gas, serta menemukan solusi permanen. Hal ini mengingat kendala pasokan gas untuk PIM bukan pertama kali terjadi.
“PT PIM pada 29 Mei 2021 sempat hentikan produksi pupuk urea akibat terkendala pasokan gas dari PT Medco. Sekarang ketidaktersediaan gas sebabkan pabrik amonia tidak produksi. Pemerintah harus menjamin ketersediaan gas,” kata Illiza dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/3).
Anggota Fraksi PPP itu juga mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bergerak cepat menyuplai gas ke PIM 1, di samping memastikan PIM 2 terus mendapat gas agar bisa memproduksi pupuk urea subsidi untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Jambi.
“Jika PIM berhenti beroperasi bakal terjadi efek domino perekonomian Aceh. Para pekerja di perusahaan itu akan merugi, sementara petani akan kesulitan pupuk, hingga potensi inflasi kelompok bahan pangan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memutuskan menghentikan operasi pabrik amonia di Aceh. Penghentian operasional ini telah dilakukan sejak dua pekan.
Anak usaha PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ini menghentikan pengoperasian pabrik amonia akibat kekurangan pasokan gas.
“Pabrik yang memproduksi amonia dan pupuk urea tersebut terpaksa dihentikan akibat tidak adanya pasokan bahan baku gas,” kata Direktur Operasi dan Produksi PIM Jaka Kirwanto di Lhokseumawe, dilansir dari Antara, Jumat (11/3/2022).
Pabrik amonia PIM-1 tersebut baru saja kembali diaktifkan pada Sabtu 29 Januari 2022. Pabrik itu telah terhenti sejak 10 tahun akibat tidak adanya pasokan bahan baku dan kendala teknis di lapangan.
