JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh yang membidangi
perhubungan dan infrastruktur, Ilham Pangestu mempertanyakan terkait belum bisa beroperasinya rute penerbangan internasional Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar untuk mengirimkan jamaah umrahnya maupun berniaga ke luar negeri.
Pada 2019 lalu, ia menjelaskan masyarakat dan pemerintah Aceh memaklumi belum boleh beroperasinya bandara karena pandemi Covid-19.
“Sekarang Covid sudah melandai, (penerbangan internasional) bandara-bandara di tempat lain sudah dibuka, mengapa Aceh belum juga dibuka untuk jamaah umrah? Ulama dan masyarakat Aceh itu berpegangan teguh pada hasil kesepakatan antara Aceh dan pemerintah pusat,” ujar Ilham Pangestu dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Pertanyaan lain juga disampaikan Ilham bernada sama, yang berasal dari berbagai kalangan di Aceh, bahwa kenapa Aceh belum juga bisa melakukan aktivitas dagang dengan luar negeri sebab bandara belum dibuka untuk penerbangan luar negeri.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Aceh II ini menjelaskan salah satu kewenangan Aceh sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Helsinki poin 1.3.7 berbunyi, “Aceh akan menikmati akses-akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara”.
“Kemudian dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 165, berbunyi penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai peraturan dan perundang-undangan,” terang politisi Partai Golkar itu.
Di akhir, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu berharap, Menteri Perhubungan dapat menghormati hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah pusat demi keberlangsungan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia.
Diketahui, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan RI. Adapun rapat tersebut membahas beberapa hal, yakni terkait penyampaian hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2023, serta hal lainnya. (IA)
