“OJK harus bertindak. Pengawasan layanan keuangan itu tanggung jawab mereka. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” katanya.
Tak hanya itu, Hadi juga mendorong Pemerintah Aceh untuk membuka peluang hadirnya bank-bank alternatif agar masyarakat tidak bergantung pada satu sistem perbankan yang terbukti belum siap secara teknis maupun manajerial.
“Ini bukan soal anti-BSI. Ini soal hak masyarakat atas pelayanan keuangan yang andal. Kalau BSI tidak mampu, harus ada opsi lain yang lebih siap dan profesional,” tegasnya.
Komisi III DPRA, lanjut Hadi, akan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk manajemen BSI dan OJK, dalam forum resmi untuk mencari solusi konkret dan jangka panjang.
“Aceh mendukung ekonomi syariah. Tapi syariah itu harus hadir dengan tanggung jawab, bukan sekadar nama. Perbankan syariah seharusnya jadi solusi ekonomi umat, bukan jadi hambatan,” tutup Hadi.
