Infoaceh.net, Banda Aceh — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, mencatat realisasi belanja negara atau APBN tahun 2024 hingga 30 April di Aceh mencapai Rp 15,17 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Izharul Haq mengatakan, realisasi tersebut sebesar 30,93 persen dari target belanja pada 2024 sebesar Rp 48,59 triliun.
“Hingga 30 April 2024, realisasi belanja negara bersumber dari APBN di Provinsi Aceh sebesar Rp 15,17 triliun dari target Rp 48,59 triliun. Realisasi ini menunjukkan kinerja APBN di Provinsi Aceh terus tumbuh,” kata Izharul Haq, di Banda Aceh, Selasa (28/5/2024).
Menurut Izharul, realisasi belanja negara per 30 April 2024 mencapai Rp 15,17 triliun, mengalami ekspansi 11,17% secara y-o-y.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami peningkatan secara Y-o-Y didorong pertumbuhan terutama belanja pegawai (pembayaran THR), mengingat bulan April 2024 terdapat momen Ramadhan dan Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 31,75% di antaranya telah terealisasi Dana Otsus sebesar 30%.
Untuk APBD (konsolidasi), s/d 30 April 2024 pendapatan mencapai Rp6,78 T (17,17%), belanja senilai Rp5,35 T (13,16%) dan net pembiayaan daerah tercatat Rp 934,01 miliar sehingga akumulasi SiLPA Rp 2,36 triliun.
Kontribusi TKD terhadap pendapatan APBD sebesar Rp5,74 T (netto) atau 84,7% dari total pendapatan APBD.
Untuk analisis tematik ALCo pada bulan ini adalah mengenai dampak perubahan iklim terhadap perekonomian.
Sektor yang paling terdampak perubahan iklim adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengingat sektor ini menurut rilis PDRB terbaru dari BPS bersumbangsih 31,65% pada PDRB.
Sektor lain yang terdampak adalah konstruksi, cuaca ekstrem menghambat pembangunan infrastruktur.
Dampak El Nino sebaliknya membuat tangkapan ikan berlebih sehingga pasar kelebihan supply dan harga ikan anjlok.
Terhadap program strategis nasional (PSN) Bendungan dan Irigasi, serta program prioritas nasional dukungan APBN terhadap Pekan Olahraga Nasional, Kanwil DJPb dan KPPN secara aktif melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan satker-satker strategis dengan pagu belanja modal infrastruktur signifikan (PSN dan PON Aceh Sumut).
