Seleksi Direksi Bank Aceh Harus Bebas Intervensi Politik, OJK Diminta Awasi Ketat

“Kita tidak bisa lagi mentoleransi model seleksi direksi berbasis kompromi politik. Ini bukan era lama. Dunia perbankan sekarang sangat kompetitif, dan bank daerah harus dikelola dengan pendekatan bisnis, bukan birokrasi,” ujar Dr Amri, dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).

Raisa Fahira Infoaceh.net M Saman

Rabu, 25 Juni 2025 | 14:07 WIB

Bank Aceh Syariah (BAS) membutuhkan transformasi menyeluruh upaya profesionalisme sebagai lembaga keuangan daerah

Di sisi lain, Dr. Amri melihat bahwa sebenarnya BAS punya peluang emas yang belum dimanfaatkan maksimal. Setelah diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), banyak bank nasional seperti Mandiri, BRI, dan BNI menutup cabang mereka di Aceh.

“Kondisi ini semestinya jadi peluang untuk ekspansi. Tapi sayangnya, BAS belum cukup agresif memanfaatkan kekosongan pasar. Justru yang mulai masuk sekarang adalah fintech dari luar Aceh,” ungkapnya.

Dia mengingatkan bahwa jika Bank Aceh gagal membaca situasi, bukan tidak mungkin kekuatan keuangan syariah di Aceh malah dikuasai pihak luar yang lebih siap secara digital dan manajerial.

Baca Juga : Provinsi Aceh Peringkat Tiga Inflasi Tertinggi Nasional

Dengan terpilihnya Muzakir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh, publik berharap ada keberanian politik untuk menata ulang arah Bank Aceh secara lebih profesional dan berorientasi jangka panjang.

“Gubernur punya kuasa moral untuk membebaskan BAS dari pusaran kepentingan politik. Jangan sampai lembaga ini terus terjebak jadi perpanjangan tangan elite. Sudah waktunya BAS berdiri sebagai entitas bisnis yang sehat dan mandiri,” ujar Dr. Amri.

Ia menutup dengan peringatan: “Transformasi bukan sekadar wacana. Kalau tidak dilakukan sekarang, maka Bank Aceh hanya akan menjadi penonton di tengah pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.”

Baca Juga : OJK Ajak Mahasiswa USK Jadi Duta Literasi Keuangan dan Investor Syariah