SiLPA Digelembungkan Untuk Tambah Pokir DPRA, Sekda Aceh Diminta Tidak Cawe-cawe APBA
“Kalau ini benar terjadi maka dapat dipastikan Aceh kembali jatuh karena rakyat tidak berdaya secara ekonomi karena keuangan dikendalikan oleh elit dan politisi, ini menjadi ancaman secara nyata terjadi dimana kita rakyat kembali dibodohi dan ditipu oleh mareka yang bermental korup,” beber Alfian.
Maka MaTA meminta Sekda Aceh untuk tidak mencawe-cawe uang rakyat Aceh dalam APBA 2024.
“Sudah cukup apa yang Anda lakukan sejak menjadi Sekretaris Dinas Keuangan dan masa Kepala Dinas Keuangan dan publik tahu atas gerakan dan afiliasi politik hari ini. Seharusnya Sekda memiliki kepatutan atas adminitrasi bukan jadi sebagai pengutak atik anggaran Aceh,” harapnya.
Keempat, kemudian Sekda Aceh juga melarang mengurangi anggaran PON.
“Kami sepakat Aceh ikut berkontribusi, berupa dana sharing untuk kesiapan PON. Akan tetapi TAPA perlu mengumumkan ke publik berapa besaran dana sharing yang diberikan oleh Aceh dalam APBA 2024. Karena PON kegiatan nasional bukan kegiatan rutin bagi Aceh. Sehingga pembiayaan mutlak difasilitasi oleh APBN.
PON di Papua lebih hebat, akan tetapi tidak menjadi beban bagi APBD daerah mareka. Jadi jangan sampai gara-gara PON berdampak buruk atas pelayan publik bagi rakyat Aceh.
Jadi TAPA dan Banggar merupakan pihak yang wajib bertanggung jawab atas anggaran Aceh. Jangan sempat ada pihak yang menikmati fee atas persiapan PON sementara rakyat Aceh tertunda atas hak-hak mareka yang seharusnya terpenuhi di tahun 2024 oleh pemeritah,” sebutnya.
Kelima, mendesak secara tegas kepada Pj Gubernur Aceh untuk bisa menormalkan penganggaran Aceh yang sedang terjadi saat ini sehingga Aceh masih punya harapan, mengingat tahun anggaran 2024 sudah berjalan, tapi proses pengesahan anggaran belum selesai-selesai.
“Kemudian kami juga mendesak untuk memastikan tidak terjadi cawe-cawe anggaran kembali. Penegasan ini penting kami sampaikan sehingga kinerja Pj Gubernur tidak diragukan oleh rakyat Aceh,” pungkas Alfian. (IA)
