Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

SLIK Tak Mutlak Penghalang KPR, Bank Tetap Lihat Profil Keuangan Debitur

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdilah, sebelumnya menyebut data SLIK menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pengajuan KPR. Namun, data dan penjelasan dari sektor perbankan menunjukkan bahwa proses persetujuan kredit mencakup banyak aspek yang jauh lebih kompleks dari sekadar riwayat kredit.
ilustrasi perumahan (dok: BP Tapera)

JAKARTA, Infoaceh.net — Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan satu-satunya penentu dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Bank masih menerapkan prinsip evaluasi menyeluruh terhadap calon debitur sebelum mengambil keputusan kredit.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menyatakan bahwa meski data SLIK digunakan untuk menilai riwayat kredit debitur, sistem ini tidak serta-merta menjadi penghalang mutlak bagi akses pembiayaan.

“SLIK bukan penghalang mutlak karena ada penilaian ulang menyeluruh terhadap kapasitas finansial debitur,” kata Josua dalam keterangan kepada media di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

SLIK, yang menggantikan peran BI Checking, memang berfungsi mencatat riwayat kredit dan membantu bank memitigasi risiko. Namun, laporan bank ke OJK menyebutkan bahwa hanya sekitar 1–3 persen pengajuan KPR ditolak karena faktor SLIK.

Josua menjelaskan, lembaga keuangan masih mengandalkan prinsip 5C dalam menilai kelayakan kredit: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Dari prinsip tersebut, kapasitas pembayaran (capacity) dan stabilitas penghasilan menjadi faktor kunci. Rasio cicilan terhadap pendapatan idealnya maksimal 30–40 persen.

Dari sisi capital, besaran uang muka (down payment/DP) juga krusial. Meskipun kebijakan DP nol persen mulai diterapkan, bank tetap memeriksa kesiapan dana pribadi debitur sebagai indikator kemampuan finansial jangka panjang.

Sementara itu, aspek jaminan (collateral) juga memengaruhi keputusan. Properti yang dijadikan agunan harus memiliki legalitas lengkap, nilai pasar wajar, dan lokasi strategis. Jika rumah tidak memenuhi syarat tersebut, permohonan bisa ditolak.

Status pekerjaan, masa kerja, dan usia juga jadi pertimbangan. Calon debitur yang mendekati usia pensiun biasanya memiliki risiko tenor pendek dan perlu penilaian tambahan, termasuk dari sisi asuransi jiwa.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdilah, sebelumnya menyebut data SLIK menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pengajuan KPR. Namun, data dan penjelasan dari sektor perbankan menunjukkan bahwa proses persetujuan kredit mencakup banyak aspek yang jauh lebih kompleks dari sekadar riwayat kredit.

“Keputusan akhir tetap ditentukan oleh profil risiko secara menyeluruh sesuai prinsip kehati-hatian perbankan,” tutup Josua.

author avatar
dara adinda

Lainnya

BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyampaikan persentase penduduk miskin di Aceh 12,33 persen atau sebanyak 704.690 jiwa, tertinggi dibandingkan seluruh provinsi lain di Sumatera. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum'at (25/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan mengambil alih pekerjaan white collar mulai terbukti
Audiensi perwakilan sejumlah perusahaan dengan manajemen BPKS, Jum'at (25/7/2025). (Foto: Infoaceh.net/Andi Armi)
Hasto Dianggap Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu
Tutup