INFOACEH.NET, YOGYAKARTA — Sebulan setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menarik dana Rp 15 triliun dari brangkas Bank Syariah Indonesia (BSI), kini muncul kerja sama dengan BCA Syariah.
PP Muhammadiyah secara resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT. Bank BCA Syariah pada Selasa (2/7) di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.
Hadir dalam acara ini Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto, Syamsul Anwar, serta Sekretaris Muhammad Sayuti, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Bambang Setiaji dan Sekretaris Ahmad Muttaqin.
Serta Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gunawan Budianto, Rektor Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Warsiti, dan Wakil Rektor II Universitas Ahmad Dahlan Utik Bidayati.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap dari MoU ini berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hematnya, poin peningkatan taraf hidup rakyat ini sering terabaikan.
Oleh karena itu, dia berpesan supaya perbankan lebih-lebih milik negara untuk mengingat poin tersebut.
“Hakikat dan keberadaan perbankan mesti dilakukan rekonstruksi sebenarnya, sehingga dalam menyalurkannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (3/7/2024).
Negara diharapkan hadir dan mengatur sedemikian rupa supaya hal itu bisa direalisasikan oleh perbankan.
Haedar optimis semua pihak ingin merealisasikan itu, tapi semua memiliki dinamika masing-masing yang berdampak pada lupa dari tujuan semula.
“Akibatnya bukan untuk sebanyak-banyaknya rakyat banyak, tapi malah kepada segelintir orang,” imbuhnya.
Merujuk pada pernyataan Bung Hatta, Haedar menyampaikan tentang Ekonomi Terpimpin yang mengarahkan negara supaya hadir melalui kebijakan sehingga ekonomi bisa berdampak seluas-luasnya untuk rakyat banyak.
Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi ini menjelaskan, dalam sebuah sistem atau tatanan birokrasi, Muhammadiyah mendorong perbankan untuk memberlakukan sistem good government dan meritokrasi dalam pelaksanaan birokrasi tersebut.
