Jakarta, Infoaceh.net – Menteri BUMN Erick Thohir kembali menuai sorotan publik setelah menunjuk Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora), Taufik Hidayat, sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Kamis (10/7/2025).
Pengangkatan ini dikonfirmasi oleh Sekjen Hipmi sekaligus Komisaris PLN EPI, Anggawira. “Iya, seperti berita yang beredar,” ujar Anggawira singkat di Jakarta.
PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bertugas memastikan pasokan energi primer nasional seperti batu bara, gas, BBM, hingga biomassa bagi seluruh pembangkit listrik PLN Group.
Langkah Erick Thohir ini memicu dugaan praktik bagi-bagi kursi di lingkaran elite kekuasaan. Pasalnya, Taufik Hidayat masih aktif menjabat sebagai Wamenpora.
Penunjukan eks atlet bulutangkis nasional itu dinilai semakin memperkuat praktik penempatan figur politik dan publik figur dalam jabatan komisaris BUMN strategis.
Dalam pernyataannya, Anggawira menjelaskan sejumlah tugas penting para komisaris di PLN EPI, antara lain memperkuat ketahanan pasokan energi primer, membangun cadangan strategis batu bara dan LNG, hingga mendukung transisi energi nasional.
“Keandalan pasokan batu bara, gas, LNG, serta energi primer lain akan dijamin lewat kontrak jangka panjang, diversifikasi pemasok, dan pemetaan risiko logistik,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, para komisaris juga bertugas mengoptimalkan bauran energi untuk menekan biaya pokok penyediaan listrik, sekaligus memperkuat peran energi domestik seperti biomassa dan gas lokal.
Tugas lainnya meliputi efisiensi rantai pasok, digitalisasi pengadaan, pengembangan infrastruktur gas dan LNG, serta mempercepat transisi energi rendah emisi melalui co-firing, blended fuel, dan teknologi CCUS.
Anggawira juga menyebut PLN EPI akan menjadi pusat orkestrasi energi primer nasional dengan mengedepankan sinergi antara BUMN energi, industri tambang, dan pemerintah daerah.
Namun di sisi lain, publik menyoroti bahwa posisi komisaris di BUMN strategis semakin diwarnai figur politik, eks atlet, hingga loyalis partai. Penunjukan ini dinilai lebih mencerminkan pendekatan politis ketimbang profesionalisme dan integritas teknis.
