Mahmud juga membuka kemungkinan bahwa praktik serupa terjadi di wilayah lain, termasuk Kota Subulussalam.
“Jangan tunggu rakyat turun ke jalan. Kami akan tindak lanjuti dengan aksi jika aparat penegak hukum tidak bergerak. Miliaran rupiah dari PSR seharusnya dinikmati petani, bukan disedot oleh oknum yang mencari celah,” tegasnya.
Alamp Aksi, kata Mahmud, berkomitmen terus mengawal persoalan ini dan tengah mengumpulkan data di lapangan untuk memperkuat laporan.
“Kami ingin memastikan PSR benar-benar memberi manfaat maksimal bagi rakyat, sesuai niat Presiden, dan tidak menjadi bancakan oknum-oknum tertentu,” pungkasnya.
