Hakim Bebaskan 5 Terdakwa Korupsi Pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai
Terkait dengan dakwaan JPU yang menyebutkan Monumen Samudera Pasee itu adalah gagal bangunan, pertimbangan majelis hakim monumen tersebut bukan merupakan gagal bangunan melainkan belum selesainya bangunan tersebut secara keseluruhan sudah sesuai prosedur.
Terhadap dakwaan JPU bangunan tersebut tidak berfungsi, pertimbangan majelis hakim bahwa bangunan tidak bisa difungsikan karena belum selesai semua fasilitas lainnya yang belum selesai.
Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada tingkat I tersebut, JPU akan melakukan upaya hukum kasasi.
Erlanda Juliansyah Putra SH MH, kuasa hukum Fathullah Badli merasa puas dengan putusan Majelis Hakim. Menurutnya sejak awal kasus ini bergulir di persidangan sampai putusan hari ini tidak ada satupun alat bukti yang dapat menjadi petunjuk untuk menyatakan para terdakwa bersalah sehingga putusan tersebut sangatlah tepat.
“Hakim mempertimbangkan seluruh dakwaan penuntut umum tanpa terkecuali. Kami sangat bersyukur keadilan tersebut didapatkan oleh seluruh terdakwa,” kata Erlanda.
Erlanda menambahkan secara hukum review design maupun penggunaan dana APBK diperbolehkan dan ada dasar hukumnya. Sehingga sangkaan yang disematkan untuk terdakwa terkait hal tersebut terbantahkan.
Bahkan pada putusan sela Juli 2023 lalu, terbukti dakwaan tidak cermat sehingga seluruh terdakwa dibebaskan. Kali ini setelah pembuktian dilakukan ulang, namun juga gagal terbukti.
“Putusan ini sudah tepat karena sudah 2 kali klien kami dinyatakan bebas,” terangnya.
Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Utara Fathullah Bandli, terdakwa korupsi pembangunan Monumen Samudera Pasai dituntut 12 tahun pidana penjara.
Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Arifin, Iqbal dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh dengan ketua majelis R Hendral didampingi Sadri dan R Deddy masing-masing sebagai hakim anggota, Selasa (17/10/2023).
Selain 12 tahun penjara, Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp750 juta subsider enam bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp254 juta. Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dihukum enam tahun penjara. (IA)
