“Dengan adanya supervisi dari Komisi III, diharapkan bisa mendorong Mabes Polri untuk lebih terbuka dan profesional dalam menangani kasus tersebut khususnya di Polda Aceh,” tegas Askhalani.
Seharusnya, kata Askhalani, Polda Aceh harus mengungkap hingga tuntas kasus yang sudah merugikan keuangan negara.
Pasalnya sejumlah ruas jalan yang sebelumnya dibangun melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) itu sudah tidak lagi bisa dipergunakan dengan baik sudah sangat rusak dan hancur.
“Masyarakat berharap dapat menikmati fasilitas yang dapat mendukung aktivitas mereka, namun kenyataannya justru mereka harus menghadapi kerusakan jalan yang seharusnya sudah diperbaiki,” tegas Askhalani.
Menurut Askhalani sangat disayangkan jika infrastruktur yang telah dibangun dengan dana yang besar justru tidak bermanfaat bagi masyarakat, dan malah merugikan mereka karena kondisi jalan yang rusak.
“Kasus seperti ini mengingatkan kita pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara, agar proyek-proyek yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak justru menjadi beban. Diperlukan tindakan tegas untuk memastikan dana yang telah disalurkan benar-benar digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan,” pungkasnya.
