“Kami mendesak Jaksa Agung RI agar segera mencopot Munandar SH MH dari jabatannya selaku Kajari Aceh Singkil karena diduga tidak mampu memimpin Kejari Aceh Singkil serta diduga kuat tidak mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” terang Mahmud Padang.
Selain itu, lanjutnya, seperti sudah diketahui bersama dan sudah melihat di berbagai media massa kasus dugaan kerja sama ini dan banyak aktivis dan mahasiswa juga sempat ada yang turun aksi di Kejari Aceh Singkil yang dipimpin oleh Munandar SH MH, namun upaya penetapan tersangka tampak tak kunjung timbul, alibinya menggunakan audit APIP Inspektorat Provinsi Aceh.
“Ini sudah kelebihan batas waktu bagi kami selaku mahasiswa dan masyarakat Aceh Singkil yang menunggu kejelasan atas apa yang sudah dilakukan oleh pemkab dan pihak UGM tersebut.
Sekiranya Kejagung RI pun dalam tahun 2024 ini tidak dapat dipastikan tersangka dalam penanganan kasus yang sudah hampir dua tahun ini, kok belum terkuak hasil kerja kejari kabupaten tersebut, demikian juga kejagung perlu menanyakan kejaksaan yang ada di kabupaten itu,” kata Mahmud Padang.
Untuk menghindari kenakalan dalam penanganan dugaan kasus kerja sama pemkab dan pihak UGM ini terbuka Kejagung RI harus mengambil peran dan menjewer Kajari agar dapat bekerja semaksimal dan sejujurnya.
“Alamp aksi juga meminta kejagung agar dapat menegur dan meminta hasil yang dikerjakan Kajari selama ini, kalau ke depan tidak ada juga hasilnya kami meminta kepada Jaksa Agung untuk mencopot Kajari Aceh Singkil yang lambat bekerja dan terindikasi ada permainan dalam hal ini,” terang Mahmud Padang Ketua Alamp Aksi Provinsi Aceh.
“Di Aceh Singkil, justru disinyalir program PSR pada lahan ratusan hektar yang semestinya diterima masyarakat tumpang tindih lokasinya dengan program plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan.
Sehingga pelaksanaan PSR tersebut terindikasi fiktif, namun uangnya dicairkan, padahal areanya berada di lokasi pelaksanaan plasma salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar di Aceh Singkil,” ungkapnya.
