BANDA ACEH — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bachtiar SH MH menerima penghargaan Predikat Terbaik I dengan Implementasi Keadilan Restoratif Terbanyak dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta.
Penghargaan diserahkan pada saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2023 di Sultan Hotel Jakarta Pusat, Jum’at (6/1/2023).
Selain pernghargaan tersebut, Kejaksaan Tinggi Aceh juga menerima beberapa penghargaan lainnya yakni Penghargaan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kategori Kepala Kejaksaan Tinggi Type B Teraktif dalam mengikuti Ekpose Keadilan Restoratif Peringkat II.
Penghargaan dari Badan Diklat Kejaksaan RI Kategori Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Sentra Diklat Tahun 2022 dengan Predikat Terbaik II.
Penghargaan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kategori Kejaksaan Tinggi Tipe B dalam Pembentukan Rumah Restorative Justice dengan Predikat Terbaik III.
Penghargaan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Terbaik V Satuan Kerja Daerah dengan Nilai Kinerja Anggaran Tertinggi tahun 2022.
Penghargaan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Kategori Kejaksaan Negeri Tipe A dengan Implementasi Keadilan Restoratif Terbanyak dengan Predikat Terbaik V.
Penghargaan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kepada Kejaksaan Negeri Bireuen Kategori Kejaksaan Negeri Tipe B dengan Implementasi Keadilan Restoratif Terbanyak dengan Predikat Terbaik IV.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Jaksa Agung RI Dr Sunarta SH MH kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bachtiar SH MH, sebelum penutupan Rakernas tersebut.
Dalam arahan Jaksa Agung yang dibacakan oleh Wakil Jaksa Agung, disampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja kali ini merupakan wujud nyata dalam perancangan dan perumusan setiap program kerja Kejaksaan harus mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran agar program kerja yang akan dilakukan mendapatkan dukungan fiskal yang memadai, sehingga setiap proses bisnis institusi selaras dan sinkron dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah.
