“Bahaya tingginya biaya politik itu, dapat berdampak pada terbukanya peluang bagi kepala daerah terjerat praktik koruptif. Karenanya, untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif pejabat ketika terpilih, maka persoalan mahar politik ini harus diberantas,” tegasnya.
Sebagai aktivis mahasiswa anti korupsi di Aceh, Mahmud juga memberikan solusi alternatif, yakni ada baiknya Partai Nasdem Aceh menyurati KPK untuk selidiki dan mengumumkan ke publik benar atau tidaknya isu gratifikasi tersebut.
Sebelumnya, dikabarkan Partai Nasdem Aceh akan memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Aceh Selatan H Edi Saputra dan Teuku Razuan (ERA).
Namun pasca Darmansah tidak mendapatkan dukungan dari salah satu partai lokal, dukungan Partai Nasdem beralih ke pasangan Darmansah, sehingga menyebabkan pasangan ERA yang merupakan kader partai harus berlapang dada tidak memiliki tiket maju pilkada Aceh Selatan.
