KPK Usut Dugaan Korupsi Biskuit Program Stunting Kemenkes 2016–2020, Ada Nama Anggota DPR
Dari berbagai temuan tersebut, KPK kemudian menyampaikan beberapa rekomendasinya.
Pada aspek penganggaran, KPK merekomendasikan adanya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih alokasi anggaran.
Juga dibutuhkan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyusun Pedoman Penyusunan APBD-nya.
Niken bilang, tim Stranas PK akan mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran melalui format digital, mulai dari level desa hingga pusat.
“Termasuk monitoring proses penyusunan RKP, Renja, RKA dan DIPA, sehingga ke depan tagging anggaran untuk stunting benar-benar mendukung penurunan prevalensi stunting,” tandasnya.
Jauh sebelum diumumkan penyelidikan KPK tersebut, Monitorindonesia.com, pada 30 Agustus 2024 silam pernah memberitakan “Siapa Penikmat Biskuit Program Stunting Kemenkes senilai Triliunan Tiap Tahun (1)”
Saat itu Monitorindonesia.com mengonfirmasi dan/atau meminta tanggalan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Sadikin dan Sekjen Kemenkes, Kunta Wibawa. Namum tidak memberikan komentar.
- Amelia Anggraini
- Asep Guntur Rahayu
- Banjarnegara
- biskuit stunting dikurangi gizi
- DPR cawe-cawe program PMT
- dugaan korupsi biskuit stunting
- kasus korupsi gizi balita
- Kebumen
- kemenkes
- Kemenkes era 2016-2020
- kerugian negara program PMT
- Komisi IX DPR
- korupsi program PMT
- kpk
- KPK selidiki Kemenkes
- nasional
- pengadaan biskuit Kemenkes
- peristiwa
- prabowo:
- program penanganan stunting
- program stunting
- Purbalingga
- risiko korupsi stunting
- Stranas PK
- www.infoaceh.net