Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Menteri-Menteri Era Jokowi Terseret Kasus Korupsi, Ada Nama Nadiem hingga Yaqut

Penyidikan terhadap para tersangka semakin menguatkan persepsi publik bahwa praktik korupsi di era Jokowi tak hanya terjadi di level bawah, melainkan juga menjalar hingga tingkat kementerian. Kasus ini juga membuka wacana tentang minimnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan, tenaga kerja, dan pelayanan haji—tiga sektor vital yang seharusnya menjadi prioritas negara.
Nadiem Makarim. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Infoaceh.net – Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah menteri era Presiden Joko Widodo kian mencuat ke permukaan.

Dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), kini sedang mengusut beberapa kasus besar yang melibatkan nama-nama tokoh penting kabinet Jokowi.

Salah satu sorotan utama adalah Nadiem Makarim. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu dicekal oleh Kejagung karena terkait proyek pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022.

Anggaran program ini mencapai hampir Rp10 triliun, dan diduga terjadi penggantian spesifikasi teknis secara tidak sah demi mengakomodasi kepentingan tertentu. Penyidik menemukan indikasi persekongkolan dalam pengadaan tersebut.

Tak hanya itu, KPK juga tengah menyelidiki dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama untuk periode 2023–2025. Kasus ini mencuat saat kementerian dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.

KPK menyatakan membuka kemungkinan memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan, sembari menunggu hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya.

Kementerian Ketenagakerjaan pun tak luput dari sorotan. KPK sedang mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) selama periode 2019–2024.

Dua nama eks menteri dari PKB, Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah, disebut dalam konteks pengawasan manajerial. Dalam kasus ini, delapan tersangka telah ditetapkan, dengan nilai pungutan liar mencapai Rp53,7 miliar.

Uang tersebut dikumpulkan dari pemohon RPTKA dan diduga disalurkan untuk kepentingan pribadi para pejabat di Direktorat PPTKA.

Haryanto, salah satu tersangka yang menjabat Dirjen Binapenta & PKK, disebut menerima bagian paling besar hingga Rp18 miliar. Dana tersebut tidak hanya dibagikan sebagai uang “dua mingguan” kepada sekitar 85 orang, tetapi juga digunakan untuk membeli sejumlah aset pribadi, termasuk kendaraan mewah.

Penyidikan terhadap para tersangka semakin menguatkan persepsi publik bahwa praktik korupsi di era Jokowi tak hanya terjadi di level bawah, melainkan juga menjalar hingga tingkat kementerian. Kasus ini juga membuka wacana tentang minimnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan, tenaga kerja, dan pelayanan haji—tiga sektor vital yang seharusnya menjadi prioritas negara.

Publik kini menanti langkah lanjutan dari KPK dan Kejagung. Akankah mereka benar-benar menindak tegas para tokoh besar ini? Ataukah kasus-kasus ini akan menguap begitu saja di tengah pergantian rezim dan dinamika politik pasca Pilpres 2024?

Yang jelas, jika kasus ini terbukti dan masuk ranah pengadilan, maka citra kabinet Jokowi yang selama ini digadang-gadang sebagai pemerintahan bersih, akan mengalami pukulan serius.

Terlebih, nama-nama yang disebut bukan tokoh sembarangan—melainkan para mantan menteri yang sempat menjadi wajah reformasi birokrasi dalam kabinet kerja dan kabinet Indonesia maju.

author avatar
Hasrul
Jurnlias Infoaceh.net

Lainnya

DPD Partai Gerindra Aceh, Selasa (22/7), menerima kunjungan istimewa Pimpinan Perwakilan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Selangor beserta rombongan. (Foto: Infoaceh.net/Fauzan)
Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam bertemu jajaran PWI Kota Sabang, Selasa, 22 Juli 2025 di ruang rapat lantai III Sekretariat Daerah Kota Sabang. (Foto: Ist)
645 peserta ikut ujian jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru dengan Sistem Seleksi Eleketronik Tahun 2025 di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Selasa (22/7). (Foto: Ist)
Kepala Bidang Fasilitas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Leni Rahmasari bersama Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas, Muparrih saat berkunjung ke kantor redaksi media INFOACEH.NET di Jalan Prof Ali Hasjmy, Lamteh, Banda Aceh, Selasa (22/7). (Foto: Ist)
Fajri Bugak didampingi tim pemenangan, Suryadi, menyerahkan berkas pencalonan kepada ketua panitia pelaksana Konferensi VII PWI Bireuen tahun 2025, Akhyar Rizki, di kantor PWI setempat, Selasa sore (22/7).
MTsN 1 Banda Aceh meraih penghargaan Kinerja Sangat Baik dari Kementerian Keuangan RI, atas capaian nilai IKPA sebesar 99,35 Semester I tahun 2025.
Komisi IV DPRK Sabang mendesak Wali Kota Sabang segera melakukan perombakan total terhadap manajemen RSUD Sabang. (Foto: Ist)
Kanwil DJBC Aceh melaksanakan pemusnahan rokok ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai pada Selasa, 22 Juli 2025, di Kantor Wilayah DJBC Aceh. (Foto: Ist)
Presiden Prabowo Subianto
Erick diduga memecat Komisaris Utama (Komut) PT ASDP Indonesia Ferry, Lalu Sudarmadi setelah melaporkan potensi korupsi di perusahaan pelat merah itu kepadanya.
Mantan pecatan TNI AL, Satria Arta Kumbara, yang kini menjadi tentara Rusia, ingin pulang ke Indonesia.
Pemerintah kembali memantik kemarahan publik. Kali ini bukan soal bansos atau proyek mangkrak, tapi rencana pembatasan layanan panggilan suara dan video pada aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan seorang pria penyandang disabilitas berinisial C (34) terhadap dua korban anak di bawah umur di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Saat pesta pernikahan keduanya digelar menimbulkan insiden hingga tiga orang tewas termasuk polisi di Pendopo Garut, Jabar pada Jumat (18/7/2025) lalu. 
Pesawat-pesawat ditembak jatuh dari udara
komika ternama Abdur Arsyad terlihat berdialog hangat namun penuh makna dengan Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menangkap 24 warga negara asing (WNA) di kawasan Cilandak Barat dan Apartemen Kalibata City.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan partai milik keluarga
“Transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih,” kata Saifullah Yusuf, dikutip Minggu (20/7/2025).
Mahasiswa KKN USK Kelompok LT_BM-SPT 1. (Foto: Ist).
Enable Notifications OK No thanks